"Proses audit akan dilakukan bekerja sama dengan akuntan publik independen. Harapannya, hasil audit menjadi bahan Kemenag untuk melakukan langkah pengawasan lanjutan," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) M Arfi Hatim di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, masalah umrah kembali mencuat dengan ribuan jamaah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tour) dan PT Solusi Balad Lumpah (SBL) tertunda keberangkatannya. Maka dari itu, Arfi mengatakan Kemenag perlu mengintensifkan pengawasan dan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya masalah baru.
Kemenag merupakan otoritas pengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Terkait itu, Arfi mengatakan pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait persoalan jamaah umrah yang bermasalah dengan biro umrahnya itu. Sejak terjadinya kasus First Travel, Kemenag membuat pemetaan mitigasi dan memantau PPIU yang berpotensi mengalami masalah serupa.
Beberapa indikator pemetaan, kata dia, di antaranya jumlah jamaah yang banyak, harga paket umrah yang tidak masuk akal dan sistem pemasaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
Seiring dengan pemetaan itu, lanjut dia, dilakukan juga penyempurnaan peraturan terkait biro perjalanan umrah.
Arfi mengajak masyarakat untuk terus kritis dalam memilih travel umrah seperti tidak mudah percaya dengan paket murah yang ditawarkan. Jika terdapat biro perjalanan yang menawarkan paket terlalu murah seharusnya dicurigai.
Kemenag sendiri kerap mempublikasikan panduan umum agar masyarakat tidak mudah terjebak paket murah umrah yang berisiko. Di antaranya pastikan keabsahan biro dengan mengecek registrasinya di laman www.haji.kemenag.go.id. Di laman tersebut terdapat daftar biro umrah yang terdaftar dan diakui pemerintah.
Selanjutnya, perlu bagi calon jamaah umrah untuk memastikan jadwal transportasi yaitu pesawat dan maskapainya. Kemudian pastikan tiket Tanah Suci-Tanah Air pulang pergi, tempat menginap dan visa.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
