Pengamat: surat Setya Novanto bisa rugikan Golkar

id pergantian ketua dpr,pengunduran diri setnov,penunjukan aziz syamsuddin,Setya Novanto,Proses Hukum Setya Novanto

Arsip Foto. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) menyampaikan paparan disaksikan Peneliti senior LIPI Siti Zuhro (tengah) dan Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/11/2017). (ANTARA /Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA News) - Surat Ketua Umum non aktif Partai Golkar Setya Novanto tentang pengunduran dirinya dan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR pengganti dia bisa merugikan partai dan Aziz menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro.

"Partai politik harus bekerja dengan landasan demokrasi, yakni berdasarkan keputusan organisasi, tidak bisa diputuskan sendiri oleh ketua umum non-aktif atau pelaksana tugas ketua umum," kata R Siti Zuhro di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Siti mengatakan pergantian ketua umum dan penunjukan ketua lembaga tinggi negara seperti DPR RI adalah persoalan yang sangat serius yang juga harus disikapi secara serius.

Sebagai partai politik, menurut dia, Partai Golkar tidak bisa bermain-main dengan keputusan penunjukan ketua DPR.

"Keputusan penunjukan pergantian ketua DPR RI harus dilakukan secara organisatoris dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat sakti Novanto sudah tidak dapat digunakan lagi," katanya.

Ia menekankan keputusan Setya Novanto secara personal menunjuk Aziz Syamsuddin menjadi ketua DPR penggantinya justru akan merugikan partai dan Aziz. "Apalagi di internal Partai Golkar terjadi resistensi yang tinggi," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil secara perseorangan seperti ini dapat mengancam soliditas kader dan menurunkan kepercayaan publik kepada Partai Golkar.


Pewarta : Riza Harahap
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar