Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada Selasa memutuskan bahwa China tidak mempunyai data sejarah yang kuat terhadap klaim kepemilikan perairan tersebut.
Pengadilan yang sama juga menuding China telah melanggar hak ekonomi dan kedaulatan Filipina.
China kemudian menolak keputusan pengadilan itu dan juga tidak berpartisipasi di dalamnya karena menilai pengadilan arbitrase di Den Haag tidak mempunyai hak yurisdiksi.
Persoalan keputusan pengadilan di Den Haag kemudian menjadi topik pembahasan antara Perdana Menteri China Li Keqiang dan Perdana Menteri Laos Thongloun Sisoulith menjelang pertemuan puncak regional di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar.
"Li Keqiang menjelaskan secara rinci prinsip dan pendirian China mengenai kasus arbitrase yang diajukan oleh Filipina," kata Xinhua.
"Thongloun mengatakan bahwa Laos mendukung posisi China dan bersedia bekerja sama dengan China untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," tulis Xinhua namun tidak memberi penjelasan lebih jauh.
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Laos masih belum berkomentar mengenai berita yang ditulis oleh Xinhua tersebut. Kantor berita negara di Laos juga tidak merilis berita yang sama.
Laos--yang wilayahnya dikelilingi oleh China--memang mempunyai hubungan yang dekat secara politik maupun ekonomi dengan Beijing.
Laos tahun ini juga menjabat sebagai ketua ASEAN dan akan menjadi tuan rumah pertemuan keamanan di Vientiane pada akhir bulan ini. Sengketa Laut China Selatan diperkirakan akan menjadi topik utama dalam pertemuan itu.
Di sisi lain, China mengaku mendapat dukungan luas soal penolakannya terhadap kasus arbitrase Filipina. Namun demikian, sebagian besar negara lebih memilih berhati-hati dalam berkomentar dengan mengutamakan resolusi damai dan hukum internasional.
(Uu.G005)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
