"Menurut saya, yang diperlukan adalah memperbaiki ekonomi masyarakat. Kita bangsa yang beradab, tentu kita tidak mentolelir orang yang menghina. Tapi pengajuan pasal itu tidak harus jadi prioritas," kata Effendi di Jakarta, Selasa.
Effendi menambahkan, seorang pemimpin harus menanggung segala resiko dan konsekwensi, apakah dihina, dinista, dizolim. Bahkan, katanya, seorang pemimpin kadang dipuja, dihujat dan sebagainya.
"Jadi tidak prioritaslah pemerintah menghidupkan lagi pasal apalagi sudah dibatalkan MK. Apa iya itu menjadi persoalan bangsa ini menjadi baik, apa iya kalau itu dihidupkan kemudian kita menyembuhkan persoalan utama kita, yakni persoalan berbangsa, ekonomi politik nggak lah," kata Effendi Simbolon.
Yang pasti, sambungnya, bila ekonomi makin baik, makin baik tatanan kehidupan ini orang juga semakin beradab.
"Masak iya masih ada yang teganya menghina dengan cara yang tidak sesuai nawacita," demikian kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
