Dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Sumut di Medan, Selasa, Nanang mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPU RI melalui tayangan televisi selama ini dinilai cukup efektif.
Pola yang diterapkan KPU RI tersebut justru dinilai lebih membuat masyarakat mengetahui tentang adanya pesta demokrasi, termasuk membangkitkan minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
Jika sosialisasi tersebut dilaksanakan KPU di daerah, justru dinilai hanya menghabiskan anggaran negara, sedangkan hasilnya justru tidak efektif.
Sosialisasi tentang kepemiluan di daerah yang lebih sering dilakukan melalui pola rapat selama ini dinilai kurang menarik sehingga tidak tertutup kemungkinan hasilnya tidak maksimal.
Apalagi adanya indikasi kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan cara yang kurang tepat, termasuk perilaku yang dapat menghabiskan anggaran negara cukup besar
"Anggarannya untuk 100 orang, tetapi yang hadir hanya 50 orang. Namun SPJ-nya tetap dihitung 100," kata politisi Partai Demokrat itu.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengakui jika fenomena orientasi materi cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi tentang kepemiluan yang dilakukan selama ini.
"Yang ditangkap masyarakat (dalam kegiatan sosialisasi itu) adalah uang transport," katanya.
Meski demikian, kata dia, KPU Sumut terus melakukan sosialisasi, terutama dengan memaksimalkan peranan komisioner di kabupaten dan kota agar masyarakat semakin mengetahui dan berminat untuk menggunakan hak pilih.
"Bahkan, penyandang juga kami undang dalam sosialisasi," ujar Mulia.
(I023/S023)
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
