"Sesuai arahan Bapak KSAD, kita mengajak kepada seluruh komponen bangsa agar bahu-membahu dan bergotong royong membantu dalam mengatasi permasalahan stunting sehingga diharapkan pada 2024 pencapaian target nasional yaitu di angka 14 persen dapat terwujud," ujarnya di Makassar, Jumat.
Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengatakan bahwa penurunan angka kekerdilan anak atau stunting merupakan salah satu dari program KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman guna percepatan penanganan di Indonesia.
Menurut dia, masalah stunting adalah masalah nasional dan bahkan internasional, sehingga penanganannya harus secara bersama-sama, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Baca juga: Cegah pernikahan dini, dosen UMI edukasi pelajar di SMKN 13 Maros
Baca juga: BKKBN Sulsel gencarkan sosialisasi Program DASHAT cegah stunting
Pangdam mengatakan semua pihak harus bergandengan tangan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Sulsel yang tercatat 27,4 persen yang masih di atas angka prevalensi nasional yakni 24,4 persen.
Sementara untuk target nasional penurunan angka prevalensi stunting diharapkan dapat menjadi 14 persen pada 2024.
"Selain persoalan stunting, atensi dari pemerintah pusat yakni masalah untuk mencegah inflasi di daerah salah satunya bagaimana bisa meningkatkan ketahanan pangan di masing-masing wilayah dan bagaimana kita ikut membantu problem nasional seperti stunting," katanya.
Pangdam XIV/Hasanuddin selaku Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kodam XIV/Hasanuddin menjelaskan, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti).
Terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan RAN Pasti, yakni pendekatan keluarga berisiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu, yaitu pencegahan lahirnya bayi stunting dan penanganan balita stunting.
Selain itu, melalui pendekatan multisektor dan multipihak melalui pentahelix, yaitu menyediakan platform kerja sama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media.
Selain itu, pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif, yang berfokus pada kesehatan dan kecukupan gizi tiga bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta (bawah dua tahun) dan balita, didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih, serta bantuan sosial.
"Kita berharap semua pihak bisa menguatkan komitmen dalam menanggulangi masalah stunting di Sulsel," ucapnya.*
Baca juga: Pemprov-BKKBN kompak ajak camat se-Sulsel atasi stunting
Baca juga: BKKBN Sulsel dan Komisi IX DPR sosialisasi bahaya stunting di Sidrap
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
