"Data PMI NTT yang habis kontrak harus dikonsolidasikan lagi berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk sebaran tiap daerah untuk kepentingan persiapan penanganan di lapangan," kata Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Rabu.
Baca juga: BP2MI: proyeksi kepulangan PMI NTT hanya 293 orang
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan adanya perbedaan data PMI yang akan pulang ke NTT antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Berdasarkan data yang dikeluarkan Pemprov NTT, jumlah PMI yang akan pulang ke NTT berjumlah sekitar 5.000 orang.
Sementara BP2MI memproyeksikan kepulangan PMI asal Provinsi NTT yang akan habis kontrak pada Mei-Juni 2020 hanya sebanyak 293 orang.
Baca juga: NasDem minta pemerintah pastikan jumlah pekerja migran NTT yang pulang
Menurut Yunus, Pemprov NTT harus berkoordinasi dengan pihak yang paling berwenang menangani masalah PMI untuk memperoleh data kepulangan PMI secara resmi.
"Demikian halnya dengan penggunaan dana untuk penanganan kepulangan PMI agar benar-benar sesuai dengan peruntukannya," kata dia.
Yunus menambahkan, pemerintah perlu mempersiapkan seluruh perangkat pelayanan agar benar-benar aktif untuk menerima kedatangan PMI layaknya tamu terhormat yang dijaga dan dilayani dengan baik.
Baca juga: Ombudsman minta pemda se-NTT awasi ketat ribuan PMI yang pulang
"Kedatangan PMI mesti diterima layaknya tamu terhormat yang dijaga dan dilayani dengan baik," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTT ini.
"Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan karantina yang memadai, tenaga medis yang siap melayani dan penuh penghormatan kemanusiaan," kata Yunus.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
