Kades se-Jateng didorong gunakan dana desa untuk atasi "stunting"

Kades se-Jateng didorong gunakan dana desa untuk atasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dok. Humas Pemprov Jateng/am.

Semarang (ANTARA) - Kepala desa di seluruh Provinsi Jawa Tengah didorong menggunakan anggaran dana desa untuk menurunkan angka kegagalan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi atau stunting.

"Dana desa yang totalnya Rp400 triliun itu dapat digunakan untuk mencegah 'stunting', maka saya minta seluruh kades di Jateng untuk melaksanakan program itu. Anggarkan saja, apa untuk keperluan vitamin, periksa ibu hamil di rumah sakit, membeli ambulans dan sebagainya," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu.

Selain menggunakan dana desa untuk sarana kesehatan, anggaran itu bisa digunakan untuk perbaikan gizi, kontrol kesehatan dan seterusnya.

"Intervensi apapun harus dilakukan, tentunya dengan akurasi data agar terukur, pekerjaan itu sangat bisa dilakukan kades," ujarnya.

Jika satu desa rata-rata ada 40 kasus "stunting", lanjut Ganjar, dengan cara itu dapat mempercepat pengurangan angka "stunting" di seluruh Jateng.

Sebagai tindak lanjut, orang nomor satu di Jateng itu, meminta para kades menganggarkan dana desanya untuk program penurunan angka "stunting" dan jika memang kurang, maka harus meminta bantuan ke pemerintah tingkat atasnya.

"Apakah kabupaten, provinsi atau ke pusat. Rangkul pula seluruh lembaga yang ada, apa itu perguruan tinggi, PKK dan lembaga lainnya," katanya.

Baca juga: Ahli ingatkan pentingnya konsumsi protein hewani cegah stunting

Menurut Ganjar, sudah saatnya isu "stunting" menjadi perhatian serius. Sebab untuk mewujudkan Indonesia Emas, masalah sumber daya manusia merupakan ujung tombaknya.

"Bicara Indonesia Emas itu harus dilakukan saat ini, di antaranya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan terbebas dari 'stunting'," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menambahkan, sampai saat ini angka "stunting" di Jateng masih cukup tinggi dengan rata-rata provinsi masih 30 persen.

"Memang harus diturunkan sampai seminimal mungkin. Kalau target yang disepakati SDGs harus di bawah 20 persen," kata dia.

Dirinya juga menyambut baik adanya penggunaan dana desa untuk menyelesaikan soal "stunting" sebab persoalan ini memang bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan.

"Semoga para kades dapat mengefektifkan dana desa dalam menangani masalah kesehatan khususnya 'stunting'," ujarnya.* 

Baca juga: Cegah stunting, Kementerian PUPR bangun fasilitas cuci tangan

 
Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019