Polemik UU KPK, Hasto: PDIP dan parpol koalisi siap pasang badan

id Hasto kristiyanto, sekjen pdi perjuangan,revisi uu kpk,rkuhp,komisi antirasuah,pimpinan kok,penyadapan,pelemahan kpk

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (dua dari kiri) bersama penari cilik, di sela larung Cai Di Raga, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9/2019) (Zuhdiar Laeis)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan partai tersebut bersama parpol koalisi siap "pasang badan" mendukung Presiden RI Joko Widodo di tengah polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dengan adanya demonstrasi anarkis.

"Dengan melihat kepemimpinan Pak Jokowi yang mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia, saya kira harusnya kita percaya pada pemimpin nasional kita," katanya, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu.

Baca juga: BEM Jakarta tegaskan tak ada penunggang dalam demonstrasi di DPR

Baca juga: Mahasiswa inginkan dialog dengan Presiden Jokowi berlangsung terbuka


Hal itu disampaikannya di sela kirab larung Cai Di Raga, festival budaya yang berlangsung di Desa Ciledug Lor, Pamosongan, Kabupaten Cirebon, Jabar.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi UU KPK.

Sebab, kata dia, revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei bahwa lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari.

Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK.

Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Baca juga: Jaksa Agung nilai kegentingan Perppu KPK perlu dikaji

Baca juga: Pukat UGM minta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK


"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," tambahnya.

Mengenai adanya demonstrasi, Hasto mengatakan demonstrasi adalah hak yang dijamin dalam konstitusi, sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat.

Tetapi, kata dia, demonstrasi juga harus dalam ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara anarkis, apalagi kemudian ditunggangi oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik tertentu.

"Karena ketika kita melihat batas demo itu jam enam sore (18.00 WIB), kemudian ada sekelompok massa yang berkumpul, menunggangi demo, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis," katanya.

Baca juga: Demo tolak RKUHP dan revisi UU KPK di Jember belanjut

Baca juga: KPK mengidentifikasi 26 persoalan dalam revisi UU KPK


Hasto menyatakan PDI Perjuangan dengan seluruh partai politik Koalisi Indonesia Kerja memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami mendukung seluruh upaya Polri didukung TNI di dalam menjaga keamanan masyarakat, dan pihak-pihak yang menempuh jalan di luar jalan demokrasi akan berhadapan dengan kekuasaan hukum yang mendapatkan legitimasi dari rakyat," tegasnya.

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar