Ratusan Orang Unjuk Rasa ke Kantor Panwaslu Pamekasan

id Panwaslu Pamekasan

Ratusan Orang Unjuk Rasa ke Kantor Panwaslu Pamekasan

Salah seorang orator saat berunjuk rasa ke kantor Panwaslu Pamekasan terkait kasus sengketa Pilkada Pamekasan 2018. (Abd Aziz)

Pamekasan (Antara Jatim) - Ratusan orang berunjuk rasa ke kantor Panitia Pangawas Pemilu (Panwaslu)
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kamis, mendekat agar institusi
pengawas pemilu itu bisa memberikan keputusan yang berpihak kepada kedua
pasangan Bakal Calon Marzuki dan Hariyanto Waluyo dari unsur
perseorangan.


Massa yang mengaku dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan
datang dengan mengendarai mobil dengan bak terbuka dan menggunakan
seragam kaos putih bertuliskan "Mahar" atau Marzuki dan Hariyanto
Waluyo.


"Kami datang ke sini, untuk menuntut agar Panwaslu Pamekasan bisa
memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait pencalonan Marzuki dan
Hariyanto Waluyo," kata juru bicara pengunjuk rasa Amin Makmun.


Orator yang merupakan salah seorang pengurus partai di Pamekasan,
terlihat menyampaikan orasi dengan semangat, dan meminta agar Panwaslu
bisa memutuskan putusan yang seadil-adilnya atas kasus sengketa pilkada
yang kini sedang diproses oleh institusi lembaga pengawas pemilu itu.


Aksi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dari unsur persorangan kali ini merupakan aksi kedua.


Sebelumnya, pasangan ini juga menggerakkan massa bercelurit ke
kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dan dipimpin langsung oleh
Bakal Calon Bupati Hariyanto Waluyo, akan tetapi berhasil ditenangkan
oleh aparat Polres Pamekasan.


Kasus sengketa Pilkada Pamekasan 2018 ini bermula, saat Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menolak pencalonan pasangan
Marzuki-Hariyanto Waluyo yang mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan
Wakil Bupati Pamekasan untuk Pilkada 2018.


Dasar penolakan KPU, karena jumlah berkas dukungan berupa fotokopi
KTP yang disetorkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pamekasan itu, tidak memenuhi target minimal yang telah ditetapkan,
yakni 51.055 orang, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 03
Tahun 2017.


Dalam ketentuan itu disebutkan, bahwa daftar pemilih tetap (DPT)
yang lebih dari 500 ribu, total dukungan untuk calon perseorangan
minimal 7,5 persen. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan, jumlah DPT
sebanyak 608.728 jiwa.


Namun, Bakal Calon Wakil Bupati Hariyanto Waluyo berpendapat,
keputusan KPU yang menolak dirinya sebagai Bakal Calon Bupati Pamekasan
dari unsur perseorangan tidak adil, karena tidak memberikan kesempatan
untuk memperbaiki berkas.


"Soalnya berkas ini, gampang, kenapa dipersulit, toh bisa
dikomunikasikan. Yang membuat ketentuan itu, kan manusia," katanya
dengan nada tinggi, saat mendatangi kantor KPU Pamekasan beberapa hari
lalu.


Sementara, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah, menjelaskan, kesempatan
untuk memperbaiki berkas telah tertutup, mengingat kedua pasangan Bakal
Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan itu, mendaftar menjelang
detik-detik akhir pendaftaran. "Kalau sebelum akhir pendaftaran ditutup,
masih bisa melakukan perbaikan, terutama terkait kekurangan jumlah
dukungan," kata Hamzah menjelaskan.


Sementara itu, terkait aksi massa yang dilakukan sekelompok orang
ke kantor Panwaslu Pamekasan, Ketua Panwaslu Saidi mengaku, pihaknya
akan tetap berpijak kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
dalam menetaskan keputusan.


"Kami tidak akan berpihak kepada siapapun. Tapi kami akan berpihak
kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya, menjelaskan.
(*)
Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar