Pemkab Tulungagung Usulkan Penambahan Tenaga Pendamping Desa

id Pendamping Desa, Dana Desa, Tulungagung

Pemkab Tulungagung Usulkan Penambahan Tenaga Pendamping Desa

Ilustrasi (Foto diambil dari Google)

Kami semua sudah mengetahui sendiri pak presiden Jokowi memberikan apresiasi atas pengelolaan DD dan ADD untuk Kabupaten Tulungagung
Tulungagung (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendorong ratusan
pemerintah desa di daerah itu untuk segera melakukan rekrutmen tenaga
perangkat baru guna mengisi sejumlah posisi yang sampai saat ini masih
lowong.


"Banyak sekali desa di Tulungagung yang kekurangan perangkat.
Kondisi ini harus segera diatasi," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
di Tulungagung, Senin.


Apalagi, lanjut dia, anggaran dari pusat dalam bentuk dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) terus bergulir.


Kelengkapan tim perangkat dinilai akan mampu meminimalkan potensi hambatan pelaksanaan pembangunan desa.


"Dengan diterimanya Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat untuk
setiap desa membuat beban semakin sulit melihat kondisi desa yang
kekurangan perangkat," katanya.


Oleh karena itu langkah Pemkab Tulungagung yakni melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 tahun 2017.


Perbup ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017, tentang Perangkat Desa.


Tujuan dari?sosialisasi ini lebih pada detail pelaksanaan
pengangkatan perangkat desa. Rencananya tahun 2018 akan ada rekrutmen
perangkat desa, untuk mengisi posisi yang kosong.?


"Melihat kondisi kurangnya perangkat disetiap desa, tak jarang
beberapa perangkat merangkap tugas-tugas lain karena tenaganya kurang.
Kalau terus dibiarkan maka sangat tidak efektif," tutur Syahri.


Syahri mengingatkan, kepala desa harus memahami Perbup tersebut.


"Bagi yang desanya kekurangan perangkat lekas mempersiapkan diri
untuk melakukan rekrutmen. Dimana penerimaannya nanti harus melalui
jalur tes. Selain itu ada kemungkinan untuk mutasi perangkat desa,"
ujarnya.


Menurut dia, mutasi perangkat adalah sebuah terobosan. Sebab selama
ini perangkat hanya bertugas di desa dia tinggal dan diangkat.


"Jika ada desa yang mempunyai perangkat banyak, sangat mungkin
untuk dimutasi di wilayah setempat. Mutasi dilakukan dengan melihat
beban kerja per desa terlebih dahulu," kata Syahri.


Syahri juga memperingatkan kepada kepala desa yang baru terpilih.


Mereka adalah para kepala desa baru yang terpilih dalam pilkades
serentak. Syahri berharap mereka segera menyesuaikan dengan program yang
sudah berjalan. (*)
Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar