Kemendikbud Kumpulkan Ahli-Tokoh Bahas SPM Dikdas

id Kemendikbud, SPM Dikdas

Kemendikbud Kumpulkan Ahli-Tokoh Bahas SPM Dikdas

Acara bertajuk "Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat" (Kopi Darat) di Surabaya, Kamis (Willy Irawan)

"Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan industri. Mereka diharapkan membantu pelaksanaan SPM Dikdas ini," ujar Nurma Dewi.
Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan para ahli dan tokoh
pendidikan di Indonesia dalam satu acara di Surabaya, Jawa Timur, Kamis,
untuk membahas pelaksanaan standar pelayanan maksimal pendidikan dasar
(SPM Dikdas).


Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Ditjen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kemendikbud Nurma Dewi Saleh mengatakan dalam acara yang
bertajuk "Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat" (Kopi
Darat) diharapkan akan ada suatu analisa dan evaluasi dari pihak terkait
pelaksanaan SPM Dikdas di kabupaten/kota di Indonesia.


"Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga
masyarakat dan industri. Mereka diharapkan membantu pelaksanaan SPM
Dikdas ini," ujar Nurma Dewi.


Dia menjelaskan evaluasi dan analisa yang dihasilkan diskusi ini
nantinya akan dituangkan ke dalam "road map". Dari "road map" itu
nantinya terlihat, suatu daerah masih kurang dalam hal apa untuk
memenuhi SPM, apakah A, B, C atau D. Termasuk pembiayaannya.


Selain itu, "road map" juga harus masuk ke dalam perencanaan dan
penganggaran daerah terlebih dahulu baru bisa direalisasikan dan bisa
dilihat berapa kebutuhan untuk pemenuhan SPM itu.


"Salah satu yang diharapkan adalah setiap kabupaten bisa membuat
`road map` tentang SPM Dikdas. Jadi pemerintah daerah sudah ada potret,"
kata dia.


Program SPM Dikdas, kata Nurma, sudah berjalan sejak 2014. Tapi
baru benar-benar berjalan pada 2015, dan selesai pada 2016 dan ada
perpanjangan sampai 2017.


"Program ini berjalan karena hibah dari Eropa. Hibah itu berakhir
tahun ini. Tapi dari kementerian berharap bisa terus. Bukan berarti
bantuan selesai terus program berhenti. Diharapkan bisa
berkesinambungan," ujarnya.


Menurut Nurma, SPM menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Ada atau
tidak ada hibah, program harus berjalan. Pihaknya berharap pada tahun
ini "road map" sudah selesai.


"Program ini sudah banyak yang dilakukan, dalam bentuk hibah untuk
penguatan kapasitas orang-orangnya. Manfaatnya mereka bisa lebih mudah
menuangkan ke dalam anggaran. Karena sudah ada peta. Kami berharap
kabupaten yang sudah mendapatkan hibah bisa menularkan ke kabupaten
lain," tuturnya.


Dalam acara itu hadir beberapa tokoh antara lain Asisten 2 Bidang
Ekonomi dan Pengembangan Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur Bernard
Dinus Fansiena, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Ariaty
Polapa, Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Demak Djuair, Kepala
Sekolah SMPN 1 Pejarakan Kabupaten Probolinggo dan Senior External
Relation and SR PGN Saka Indonesia Pangkah Subali.(*)

Pewarta :
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar