Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Ibrahim menyebut investasi yang terbentuk di wilayah Jawa memegang peran sentral dalam struktur ekonomi nasional, terutama di sektor manufaktur.
"Wilayah Jawa memegang peran sentral dalam struktur ekonomi nasional dan penguatan investasi di daerah," kata Ibrahim dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa di Surabaya, Jatim, Rabu.
Ibrahim mengatakan ekosistem investasi yang kondusif bagi sektor manufaktur, sejalan dengan Astacita Pemerintah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan industri berkelanjutan.
Ia mengharapkan sinergi lintas lembaga mampu memperkuat investasi sektor manufaktur di wilayah Jawa sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: BI Jatim: Penguatan investasi manufaktur kunci pertumbuhan ekonomi
Upaya penguatan investasi ini menjadi bagian dari strategi besar guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif, inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan mitra strategis Iain.
Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur Kementerian Investasi dan Hilirisasi Ratih Purbasari Kania menyebutkan capaian realisasi investasi di wilayah Jawa hingga kuartal III 2025 mencapai Rp692,5 triliun dari atau sebesar 48 persen dari nasional.
Menurut Ratih, capaian tersebut menandakan Jawa masih menjadi magnet utama investasi di Indonesia terutama pada sektor manufaktur pengolahan logam, makanan-minuman, serta kimia dasar.
Ia mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat perencanaan dan fasilitasi proyek strategis agar investasi yang masuk dapat lebih berkualitas dan berdaya saing global.
Baca juga: Gubernur BI perkirakan ekonomi 2025 tumbuh kisaran 4,7-5,5 persen
Sementara itu dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa yang diselenggarakan Bank Indonesia, setiap Provinsi di wilayah Jawa menyampaikan perkembangan, tantangan dan peluang dalam upaya penguatan investasi di setiap daerah.
Selain itu, masing-masing provinsi juga menyampaikan berbagai usulan dan masukan perbaikan masalah investasi ke tingkat pusat yang disusul dengan berbagai tanggapan dari K/L terkait.
Seperti Kemenperin, Kemen PU, Bappenas dan OJK menyampaikan strategi dan upaya debottlenecking sejumlah permasalahan investasi yang dihadapi berdasarkan aspek infrastruktur, regulasi dan pembiayaan.
Rapat koordinasi menghasilkan beberapa rekomendasi strategis antara Iain mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM industri melalui pelatihan dan sertifikasi serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan optimalisasi sistem pendukung.
Kemudian memperluas akses pembiayaan produktif dengan bunga kompetitif disertai fleksibilitas agunan/collateral serta mendorong perluasan promosi investasi terintegrasi disertai monitoring secara berkala bersama Pemerintah Daerah.
