Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni menilai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Agustus 2025 sebagai alarm moral lembaga legislatif agar tidak kehilangan empati terhadap rakyat.
Dalam Diskusi Publik bertajuk “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pascagerakan Massa 25 Agustus 2025”, Fathoni menyebutkan bahwa kemarahan publik itu bukan bentuk kebencian, melainkan teguran agar para wakil rakyat kembali pada semangat pengabdian.
“Saya memandang gerakan itu sebagai teguran dari Tuhan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau rakyat marah, itu artinya ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita untuk memperbaiki diri," ujar Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Ia mengklaim bahwa aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 tersebut merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap lembaga DPRD.
"Kemarahan publik itu bukan kebencian, tapi bentuk cinta yang belum tersampaikan. Artinya, rakyat masih percaya bahwa kita bisa berubah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian anggota legislatif kerap terjebak dalam rutinitas birokrasi dan kehilangan kedekatan emosional dengan rakyat. Karena itu, dirinya mengajak DPRD agar lebih terbuka terhadap kritik dan memperkuat komunikasi publik.
“Kalau masyarakat marah, jangan buru-buru merasa diserang. Itu alarm agar kita kembali pada semangat pengabdian. DPRD tidak boleh kehilangan empati, karena tanpa empati, kekuasaan kehilangan arah," ujarnya.
Salah satu narasumber Suko Widodo menyoroti bahwa salah satu penyebab renggangnya hubungan antara rakyat dan wakilnya adalah krisis komunikasi publik yang kian diperparah oleh dominasi media sosial dan algoritma.
"Kita ini harus berkomunikasi selayaknya manusia. Selama ini, interaksi kita di media sosial dikendalikan oleh algoritma. Jadi, mari manfaatkan budaya arek Surabaya, budaya ngobrol dan terbuka untuk menjalin komunikasi yang lebih jujur," ujar dosen Fisip Unair ini.
Wakil Ketua DPRD Surabaya sebut aksi unjuk rasa alarm moral legislatif
Rabu, 29 Oktober 2025 10:35 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni dalam acara Diskusi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pascagerakan Massa 25 Agustus 2025” yang digelar oleh Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih. ANTARA/HO-Tim Arif Fathoni
