Bojonegoro jaga stabilitas harga bahan pokok jelang Natal-Tahun Baru

Bojonegoro (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten (pemkab) setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi di wilayah setempat untuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

"Sidak ini sebagai langkah antisipatif untuk memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium tetap stabil di pasaran, serta mencegah terjadinya lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru," kata Kanit Pidsus Satreskrim Polres Bojonegoro, Ipda A. Zaenan Na’im, melalui keterangan yang diterima di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan, sidak ke sejumlah lokasi tersebut dilaksanakan Polres Bojonegoro bersama Bagian Perekonomian Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog Bojonegoro, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Na'im menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang menjadi komoditas utama masyarakat Bojonegoro.

Kegiatan sidak ini akan terus dilakukan secara berkala hingga akhir 2025 untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah pelanggaran ketentuan HET.

"Sekaligus tim gabungan memberikan imbauan kepada para pelaku usaha agar tetap mematuhi aturan yang berlaku," jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah lokasi yang didatangi tim tersebut diantaranya toko tradisional, toko modern dan produsen beras, sebagai representasi rantai distribusi beras dari tingkat produsen hingga konsumen.

Bila ditemukan toko atau agen yang menjual beras di atas harga HET, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro akan menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Dari hasil pengecekan ke sejumlah lokasi di wilayah setempat menunjukkan bahwa stok beras di Bojonegoro berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Seluruh titik pemantauan, tidak ditemukan adanya kelangkaan barang maupun praktik penimbunan oleh pelaku usaha," katanya.