DPRD Bojonegoro awasi kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi

Bojonegoro (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan pengawasan kebijakan pemerintah terkait penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi agar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan di wilayah setempat.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, di Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat menilai bahwa kebijakan melalui Keputusan Menteri Pertanian nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 yang menurunkan HET pupuk bersubsidi mulai 22 Oktober 2025 tersebut positif bagi petani.

"Tugas Komisi B DPRD Bojonegoro saat ini mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan ini di tingkat daerah," kata Sally.

Sally menjelaskan, pengawasan yang di lakukan DPRD Bojonegoro diantaranya secara berkala keliling ke distributor, kios, kelompok tani maupun petani untuk memastikan kebijakan yang berpihak terhadap petani itu sampai kepada penerima manfaat.

Pasalnya beberapa waktu lalu, lanjut Sally, menerima aduan dari petani yang membeli pupuk bersubsidi melebihi HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Jangan sampai kebijakan dari pemerintah pusat ini ternyata masih ada penyelewengan di tingkat daerah, khususnya distributor, kios, kelompok tani maupun petani," jelasnya.

Menurut Sally, di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang menjadi sentra produksi padi, selama ini para petani mengalami kendala tingginya biaya produksi, akibat harga pupuk yang relatif tinggi.

"Sehingga adanya kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat menaikkan keuntungan petani terutama di Kabupaten Bojonegoro," terangnya.

Ia mendorong penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bojonegoro bisa terealisasi 100 persen sesuai target yang direncanakan, kepada penerima manfaat yang sesuai dan HET terbaru.

"Kita memastikan lokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah daerah Bojonegoro tersalurkan semuanya, tentunya sesuai data, penerima manfaat dan sesuai HET terbaru," katanya.