Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur memberikan pelatihan tanggap insiden siber bagi agen Mojokerto yang tergabung dalam Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Respons Insiden Keamanan Komputer.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kota Mojokerto, Selasa mengatakan dengan adanya pelatihan ini diharapkan keamanan siber khususnya bagi laman pemerintahan yang ada di Kota Mojokerto bisa terjaga.
"Artinya bisa terjaga dari potensi ancaman serangan hacker (peretas) yang bisa mengganggu pelayan publik di Kota Mojokerto," kata Ning Ita sapaan akrabnya di sela pembukaan kegiatan tersebut di Kota Mojokerto.
Ia mengatakan, dengan adanya pelatihan teknis tersebut maka ancaman dari serangan keamanan informasi terjaga optimal. Sehingga, kegiatan seperti ini perlu rutin diselenggarakan salah satunya karena ilmu peretasan berkembang dengan cepat dan harus diimbangi dengan kemampuan petugas yang selalu ditingkatkan.
"Digitalisasi saat ini digunakan di seluruh perangkat daerah dan lapisan masyarakat di Kota Mojokerto. Sehingga, perlu disadari adanya ancaman siber semakin meningkat di pemerintahan,“ ujarnya.
Ia mengatakan, pelatihan ini mendorong kepada para peserta agen Mojokerto-CSIRT menutup celah kemungkinan serangan peretas. Namun, bisa bergerak cepat berkoordinasi manakala ditemukan gangguan di aplikasi perangkat daerah masing-masing.
"Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas teknis seluruh agen Mojokerto-CSIRT untuk mitigasi deteksi dini temuan serangan siber," kata dia.
Ia menuturkan, data dari perangkat daerah yang ada di Kota Mojokerto ini penting untuk dilindungi dan jangan sampai jatuh di tangan orang yang tidak bertanggungjawab.
"Bicara teknologi informasi seperti kecepatan mengedipkan mata karena perkembangan teknologi sangatlah cepat. Tingkatkan kapasitas perkembangan teknologi dengan berniat tidak baik tujuan negatif sebagai garda terdepan dalam membentengi siber di Kota Mojokerto," ujarnya.
"Saat ini transaksi semuanya elektronik dalam administrasi maupun urusan anggaran keuangan Pemkot Mojokerto, pun termasuk penggunaan tanda tangan elektronik bagi Wali Kota Mojokerto," ujarnya.
Dari semua regulasi, kata dia, bahwa di era digitalisasi hampir seluruh aspek kehidupan pemerintah pelayanan publik pembangunan terhubung dengan sistem teknologi informasi
"Tranformasi digital dilakukan secara masif dan berkelanjutan tidak bisa lagi mengandalkan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan konvensional serta dituntut memberikan layanan publik cepat," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dirinya mengajak kepada peserta sama-sama belajar untuk tingkatkan kapasitas dalam rangka menjaga keamanan dokumen negara.
"Khususnya Pemkot Mojokerto rahasia di amankan jatuh ke tangan tidak bertanggungjawab," ujarnya.
Plt Kadis Kominfo Kota Mojokerto Santi Ratnaning Tias mengatakan kegiatan ini dilakukan selama dua hari pada 21 dan 22 Oktober dengan diikuti oleh puluhan agen Mojokerto-CSIRT.
"Transformasi digital telah menjadi pondasi utama keseluruhan tata kelola pemerintahan termasuk di Kota Mojokerto. Oleh karena itu, Pemkot Mojokerto terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis informasi menjadi pemerintahan digital," katanya. (adv-kom)
