Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memperkuat kolaborasi dan inovasi untuk program kerja 2026 seiring pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) berkurang sekitar Rp665 miliar.
"Ini adalah tantangan besar buat kita semua, dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar," kata Ipuk saat melantik 34 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu.
Di tengah tantangan pengurangan dana transfer pusat ke daerah, menurut Ipuk, kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi.
Kendati ada pengurangan dana transfer pusat ke daerah, kata dia, layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu dan harus tetap berjalan dengan baik.
"Di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja tanpa harus menambah biaya," pesan Ipuk kepada pejabat yang dilantik itu.
Bupati Banyuwangi melantik sejumlah pejabat, di antaranya Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dr. Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.
Menurut Ipuk, rotasi jabatan tersebut dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.
"Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi," ujarnya.
Ipuk juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.
"Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya," kata Ipuk.
