Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Azhar Kahfi menyoroti pentingnya revitalisasi Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagai upaya meningkatkan minat baca warga Kota Surabaya, Jawa Timur.
"Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menargetkan 530 TBM di seluruh kota," katanya di Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan, dari target tersebut baru sekitar 130 TBM yang aktif setiap hari dan sisanya tidak tiap hari aktif karena beberapa di antaranya terkendala infrastruktur dan juga keberadaan petugas.
Azhar Kahfi berharap, pada 2026 fokus utama adalah mengaktifkan kembali TBM-TBM yang belum optimal. Pihaknya juga memberikan masukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya untuk lebih selektif dalam memilih petugas TBM.
"Ke depan, lebih memilih petugas TBM yang benar-benar punya komitmen mengawal TBM-nya," katanya.
Ia turut mengevaluasi kinerja para petugas TBM setiap tiga bulan sekali serta mendorong agar TBM yang saat ini belum aktif dapat kembali dibuka guna menggali minat baca warga sekitar.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan agar petugas TBM dapat fokus pada tugasnya.
"Kuncinya ada di pihak kelurahan yang mana tidak membebani para petugas yang kadangkala masih diberikan beban tambahan untuk mengurus administrasi warga," katanya.
Ia juga menyampaikan hal ini kepada camat dan lurah agar petugas TBM dapat fokus mengampanyekan minat baca dan mengajak warga untuk datang ke TBM.
Kahfi juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan minat baca warga Surabaya yang terlihat dari prestasi Dispusip Kota Surabaya yang selalu menempati ranking pertama di tingkat nasional dalam hal kearsipan dan literasi.
Ia mengatakan, tim anggaran Pemkot Surabaya juga mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan untuk TBM, yang digunakan untuk memfasilitasi sarana pendidikan dan mensosialisasikan minat literasi baca.
Terkait rencana digitalisasi perpustakaan, Kahfi menjelaskan bahwa hal tersebut belum dapat direalisasikan karena anggaran yang dibutuhkan sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Kahfi menekankan pentingnya evaluasi terhadap petugas TBM dan memastikan tidak ada tumpang tindih tugas dari pihak kelurahan. Ia berharap, pada tahun 2027, setiap TBM dapat di-handle oleh satu petugas.
"Sementara ini masih ada 219 petugas TBM plus 1 koordinator untuk petugas TBM. Nah, ini tidak mampu meng-handle 530 TBM yang sudah ada," katanya.
