Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Timur, membuat pakta integritas dengan aparatur sipil negara (ASN) agar komitmen bekerja sesuai dengan koridor hukum dan menjauhi "flexing" atau pamer.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengemukakan pakta integritas ini terkait komitmen loyalitas pada Wali Kota selaku pimpinan untuk merealisasikan visi misi, memberikan pelayanan prima pada masyarakat., menjaga integritas sesuai kewenangan, bekerja sesuai koridor hukum, bersinergi antar OPD serta tidak bergaya hidup hedon dan flexing di media sosial.
"Dengan acara ini ke depan Kota Kediri bisa lebih kuat good and clean governance nya. Harapannya para pejabat lebih menambah wawasan agar dalam melaksanakan tugas tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ke depan kami ingin meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional dan responsif," katanya di Kediri, Selasa.
Mbak Wali, sapaan akrabnya dalam pembekalan ke ASN yang dimutasi tersebut juga meminta ASN senantiasa menjaga profesionalitas dan integritas dalam menyandang amanah yang baru. Tidak hanya di lingkungan kerja namun juga kehidupan sehari-hari.
"Saya mohon jangan sampai flexing dan viral. Mari gotong-royong dan sama-sama saling mendukung dalam hal kebaikan. Untuk membangun dan mewujudkan Kota Kediri yang 'MAPAN'," kata dia.
Wali Kota juga menambahkan Pemkot Kediri sudah memiliki Perwali terkait gratifikasi. Namun ke depan akan ada revisi untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
"Kemarin kami evaluasi ada beberapa hal yang belum masuk, maka akan kami revisi dan sesuaikan. Sementara pakta integritas disesuaikan dengan aturan hukum agar para pejabat dalam melaksanakan amanahnya sesuai dengan aturannya. Kita mencegah terjadinya hal-hal yang berlawanan dengan hukum," kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa proses rotasi jabatan ini merupakan upaya penyegaran organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan menghadapi situasi yang baru manusia akan terus berupaya beradaptasi dan hasil akhirnya bisa menemukan cara dalam menyelesaikan berbagai tantangan.
Ia berharap dengan mengemban tanggung jawab yang baru, para pejabat bisa melihat secara utuh terkait dengan tantangan maupun problematika yang ada. Serta bisa menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk diimplementasikan.
"Saya juga berharap proses adaptasi bapak ibu bisa lebih cepat dan langsung bekerja demi bisa memberikan pelayanan publik yang semakin optimal. Program-program yang belum terealisasi segera dilaksanakan dengan catatan, saya minta program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan optimal. Tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban tapi juga memperhatikan output dan outcome nya," kata dia.
Dalam kegiatan itu, juga ada pemberian materi tentang good governance and clean governance serta pengimplementasian merit sistem oleh akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Priya Djatmika.
Sementara itu, untuk pakta integritas secara simbolis ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Kediri M.Ferry Djatmiko, Kepala Bagian Hukum Pemkot Kediri Anita Puji, Camat Pesantren Judi Kuntjoro, Lurah Tempurejo Sri Handayani, serta Kasi Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Ekbang Kesmas) Kelurahan Sukorame Wildan Mukholadun.
Camat Pesantren Judi Kuntjoro mengatakan pakta integritas ini tentunya semakin meneguhkan komitmen pejabat struktural untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
"Harapan saya dengan adanya pakta integritas tadi semua pejabat akan lebih berhati-hati lagi. Dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan ini kami tidak boleh terpancing dengan iming-iming apapun agar tidak terjadi KKN. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman," kata Kuntjoro.
