Pemerintah pastikan pondok pesantren jadi lingkungan belajar aman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan di pesantren.

Menko PM dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar bantuan pembangunan dan renovasi diberikan secara prioritas kepada pesantren dengan kondisi rawan, memiliki lebih dari seribu santri, dan yang tidak mampu melanjutkan pembangunan.

"Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman. Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan," katanya.

Menurut Muhaimin, keunikan pesantren terletak pada kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh hingga saat ini. Meskipun banyak pesantren memiliki keterbatasan, masyarakat tetap mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di lembaga tersebut.

"Keunikan pesantren adalah kepercayaan masyarakat yang tumbuh terus menerus dan terus bahkan hingga hari ini. Masyarakat meskipun memahami keterbatasan dan berbagai kekurangan pesantren masyarakat tetap mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren," katanya.

Ia menilai pesantren yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki keragaman bentuk dan model pendidikan, mulai dari yang tradisional hingga modern. Namun, banyak pesantren yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.

Cak Imin menyebut, sekitar 80 persen santri berasal dari keluarga miskin karena biaya pendidikan di pesantren relatif murah bahkan gratis.

Karena itu, Menko PM menilai pentingnya peran aktif daerah dalam memastikan keselamatan santri melalui intervensi pembangunan yang tepat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keselamatan menjadi tagline utama dalam setiap pembangunan infrastruktur pendidikan.

Menurutnya, audit bangunan pesantren, kemudahan persetujuan bangunan gedung, serta pendampingan teknis harus dilakukan secara menyeluruh.

"Kita harus segera memastikan pendampingan perencanaan pembangunan pesantren termasuk kemudahan persetujuan bangunan gedung secara gratis, kita ingin agar PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ini benar-benar tidak menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi pesantren dan para tokoh-tokoh masyarakat," tutur Abdul Muhaimin Iskandar.