Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid mengingatkan pemerintah pusat supaya mencermati kebutuhan anggaran daerah dalam menjalankan kebijakan pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD).
Hasanuddin di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan, setiap daerah memiliki beban anggaran berbeda-beda, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap jumlah persentase TKD yang dipangkas.
"Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kami dukung, tinggal disinergikan, dikomunikasikan antara pusat dan daerah. Karena masing-masing pemerintah daerah beban anggarannya beda, di sini TKD sekian cukup tapi di tempat lain tidak cukup," kata Hasanuddin di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.
Hasanuddin menyebut fraksi partainya sudah menyuarakan usulan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar nilai pemangkasan TKD tidak terlalu besar, sembari meminta pemerintah mencari solusi terhadap kebijakan yang dijalankan ini dengan mengukur kemampuan keuangan daerah.
"Ini perlu dikaji ulang tapi kami yakin maunya Pak Prabowo demi kebaikan bersama," ucap dia.
Bahkan, sebenarnya pihaknya berkeinginan agar penyaluran TKD tetap sama dengan periode sebelumnya.
Namun, Hasanuddin bisa memaklumi langkah pemerintah yang pada akhirnya memangkas besaran anggaran TKD yang disalurkan ke pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran," ujarnya.
Dia menyebut pemangkasan TKD perlu diambil oleh pemerintah karena menjadi bagian upaya mengoptimalkan pembangunan nasional melalui program yang sudah digagas dan berjalan.
Oleh karena itu, pemda pun diminta untuk bersabar terlebih dahulu dalam menyikapi berjalannya kebijakan ini. Sebab, ia meyakini kondisi yang ada kini hanya berjalan sementara waktu dan akan segera kembali seperti semula.
Pemerintah dinilainya tak tinggal diam dan akan menyusun strategi supaya kinerja di daerah tidak terlalu terdampak pemotongan TKD.
"Saya yakin kalau ini selesai satu atau dua tahun lagi pemerintah akan mengembalikan TKD seperti semula," ucapnya.
