Istanbul (ANTARA) - Israel sedang bersiap untuk melaksanakan tahap pertama dari rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump di Jalur Gaza, setelah mendapat respons positif dari Hamas.
Otoritas Israel akan terus bekerja sama dengan pemerintahan AS untuk mengakhiri perang sesuai dengan “prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Israel, yang sejalan dengan visi Presiden Trump,” kata pernyataan Kantor Kepala Otoritas Israel pada Sabtu.
Laporan media menyebutkan militer Israel telah diperintahkan untuk mengurangi serangan di Gaza, seiring dengan negosiasi yang diperkirakan akan segera dimulai.
Hamas mengeluarkan respons resmi terhadap rencana Trump pada Jumat, yang antara lain menyetujui pembebasan semua tawanan Israel, pengembalian jenazah korban, dan penyerahan administrasi Gaza kepada badan teknokratis Palestina yang independen.
Trump memberikan batas waktu hingga pukul 6 sore waktu Washington pada Minggu agar Hamas menyetujui rencananya yang diumumkan awal minggu ini.
Rencana tersebut bertujuan menjadikan Gaza sebagai zona bebas senjata, dengan mekanisme pemerintahan transisi yang diawasi langsung oleh Trump melalui sebuah badan internasional baru yang bertugas untuk memantau pelaksanaan.
Proposal itu mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah disetujui, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel.
Rencana tersebut juga mengamanatkan penghentian permusuhan, perlucutan senjata seluruh kelompok bersenjata di Gaza, dan penarikan bertahap Israel dari wilayah kantong yang hancur akibat perang tersebut, yang akan diperintah oleh otoritas teknokratik di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Presiden AS.
Israel telah memberlakukan blokade di Gaza, rumah bagi hampir 2,4 juta orang, selama hampir 18 tahun. Blokade diperketat pada Maret ketika perbatasan ditutup dan pasokan makanan serta obat-obatan diblokir, sehingga mendorong daerah kantong tersebut ke ambang kelaparan.
Sejak Oktober 2023, pengeboman Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak.
PBB dan kelompok hak asasi manusia berulang kali memperingatkan bahwa wilayah kantong tersebut menjadi tidak layak huni, dengan kelaparan dan penyakit yang menyebar cepat di tengah pemindahan penduduk secara besar-besaran.
Sumber: Anadolu
