Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek membangun 27 hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh yang ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2025.
Sekretaris Daerah Trenggalek Edy Supriyanto, di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu, menjelaskan huntara dibangun di lokasi yang dinilai lebih aman dari potensi longsor maupun pergeseran tanah.
Hingga awal Oktober, progres pembangunan mencapai sekitar 45 persen. "Hunian sementara ini akan menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bagi warga terdampak. Selama ini sebagian pengungsi masih bertahan di posko darurat dan ada yang menumpang di rumah kerabat," kata Edy.
Selain menyediakan hunian, pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas pendukung lain, seperti akses listrik dan air bersih.
Upaya tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama sejumlah instansi, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan lembaga sosial.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menambahkan, pemkab bersama unsur masyarakat juga menyiapkan fasilitas umum di sekitar lokasi huntara.
Pada hari yang sama, ia meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ikhlas Bakti di kompleks huntara Ngrandu.
"Ini sudah melalui proses panjang. Semoga warga bisa kembali menjalani hidup di tempat baru dengan kondisi yang lebih baik. Pemerintah provinsi menyiapkan hunian, sedangkan prasarana lainnya kita gotong royong, seperti masjid, sarana ekonomi, listrik, dan air," ujar bupati.
Kegiatan pembangunan masjid tersebut melibatkan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek, Baznas Trenggalek, dan sejumlah pihak lain.
Menurut bupati, gotong royong menjadi kunci agar warga tidak hanya mendapat hunian, tetapi juga dukungan fasilitas sosial dan ekonomi.
Peristiwa tanah gerak di Desa Ngrandu terjadi pada akhir Desember 2024. Retakan tanah dan longsor kala itu merusak sejumlah rumah dan memutus akses jalan desa.
Sebanyak 119 jiwa terpaksa mengungsi karena kawasan permukiman mereka dinilai berbahaya dan tidak layak huni.
Edy menegaskan, dampak tanah gerak dan longsor dalam setahun terakhir di Trenggalek cukup besar, sehingga penanganannya harus dilakukan bertahap sesuai ketersediaan lahan dan anggaran.
"Harapannya pembangunan huntara dan fasilitas umum ini bisa segera selesai sehingga masyarakat terdampak dapat hidup lebih layak di lokasi relokasi," katanya.
