Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur di samping menghadirkan teknologi digital juga menjadikan birokrasi sebagai motor penggerak dalam pengembangan kota cerdas (smart city).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kota Mojokerto, Selasa, mengatakan keberhasilan enam dimensi kota cerdas sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi.
"Kunci keberhasilan penerapan enam dimensi smart city ada pada birokrasi. Smart government, smart economy, hingga smart living tidak akan berjalan jika birokrasi tidak peduli dan tidak bekerja dengan optimal," kata Ning Ita sapaan akrabnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Kota Cerdas di Kota Mojokerto.
Ia menepis anggapan bahwa kota cerdas hanya identik dengan aplikasi atau teknologi informasi semata.
"Mayoritas orang mengira smart city itu sekadar aplikasi atau teknologi informasi. Padahal, tidak demikian. Smart city mencakup enam dimensi besar yang harus dipahami dan dijalankan bersama, bukan hanya soal digitalisasi," tuturnya.
Kota Mojokerto, kata dia, berada di peringkat ke-11 dari 156 daerah se-Indonesia dalam implementasi program kota cerdas.
"Selama nilai itu belum yang paling tinggi, kita masih memiliki peluang untuk lebih baik. Ketidakpuasan itulah yang harus menjadi motivasi agar kita terus berkinerja lebih baik ke depan," ujarnya.
Diskusi strategis ini menandai bahwa Pemkot Mojokerto tidak ingin terjebak pada simbolisasi "kota digital" semata, melainkan membangun ekosistem kota cerdas yang lebih inklusif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik.
