Di KTT Doha, Menlu Sugiono tegaskan solidaritas bagi Qatar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan Pemerintah Qatar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab–Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin.

"Kami mengapresiasi ketangguhan Qatar dan turut berduka cita bagi mereka yang gugur serta mendoakan para korban yang terluka. Kami berdiri bersama Qatar di masa sulit ini," kata Menlu, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam rilis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa.

Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, Piagam PBB dan prinsip-prinsip Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Ini sekaligus merupakan ancaman serius bagi perdamaian regional dan global," katanya.

Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun.

"Dan mari kita perjelas: masalah Palestina bukan semata-mata tentang Palestina. Ini tentang kelangsungan hidup bangsa kita, martabat rakyat kita, dan kesucian hukum internasional," katanya.

KTT Darurat Arab–Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025.

Presiden Prabowo sendiri telah bertolak ke Doha beberapa waktu lalu, tepatnya pada 12 September 2025, untuk bertemu langsung dengan Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar.

Kunjungan Prabowo merupakan pesan yang jelas tentang dukungan teguh Indonesia terhadap Qatar, menyusul serangan mengerikan dan pengecut Israel di Doha sekaligus menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Timur Tengah, demikian pernyataan Kemlu.

KTT Darurat Arab-Islam di Doha dipimpin Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dan dihadiri 22 Kepala Negara dan Pemerintahan anggota OKI dan Liga Arab, termasuk presiden Turki, presiden Palestina, presiden Iran, perdana menteri Arab Saudi, perdana menteri Pakistan dan perdana menteri Malaysia.