Pemkab dan DPRD Tulungagung teruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRD, dan Polres Tulungagung menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi Aliansi Mahasiswa Tulungagung yang menggelar aksi damai, di GOR Lembupeteng, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (2/9).

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memastikan pihaknya membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan siap meneruskan aspirasi secara berjenjang.

Ia menjelaskan, meski APBD 2025 sudah ditetapkan sejak 2024, efisiensi anggaran berhasil menghemat Rp50 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan, terutama perbaikan jalan.

Terkait isu pendidikan, Gatut mengakui adanya praktik komersialisasi oleh pihak luar, bukan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat.

Pemkab, kata dia, akan menugaskan Inspektorat untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Ia juga menegaskan bantuan operasional sekolah (BOS) bersumber dari pemerintah pusat, sementara APBD daerah tidak mengalokasikan BOS daerah (BOSDA).

Senada, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menyatakan pihaknya siap menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait isu nasional, termasuk desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, ke DPR RI.

"Kami akan komunikasi ke tingkat pusat, setelah kondisi nasional lebih kondusif," ujarnya.

Kapolres Tulungagung AKBP Taat Resdi menegaskan bahwa revisi UU Polri merupakan kewenangan pusat.

Polres, kata dia, hanya menjalankan aturan yang ditetapkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara berjenjang.

Koordinator lapangan aksi Fikri Miftahul Faizin menegaskan bahwa mahasiswa Tulungagung menolak tindakan anarkis dan memastikan aksi berjalan damai.

Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, karena Tulungagung dianggap sebagai barometer stabilitas nasional.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa tuntutan nasional maupun daerah.

Isu nasional yang diangkat, antara lain penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan revisi UU KUHP, serta evaluasi institusi Polri.

Sedangkan di tingkat daerah, mahasiswa menolak komersialisasi pendidikan, menuntut transparansi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pemerataan layanan pendidikan, hingga perlindungan sumber mata air.

Audiensi antara mahasiswa dengan Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Sekda Tulungagung dilakukan di GOR Lembupeteng yang dipilih sebagai lokasi netral, agar pertemuan berlangsung terbuka dan aman.