Pati (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (13/8)
"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati, Selasa.
Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.
Ia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.
"Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan," tegasnya.
Polresta Pati juga berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan. Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk menghindari kemacetan, dengan penempatan personel di persimpangan dan jalur utama.
Selain personel pengamanan, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, serta tim pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan atau gesekan di lapangan. Seluruh kegiatan pengamanan akan terdokumentasi secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.
"Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum," ujarnya.
Ia juga mengimbau warga yang tidak berkepentingan untuk menghindari lokasi aksi demi mencegah kerumunan dan potensi gangguan keamanan.
Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati untuk memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Akan tetapi, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengambil membatalkan kenaikan tarif PBB tersebut.
Kenaikan hingga 250 persen merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen. Bahkan banyak yang kenaikannya hanya 50 persen.
