Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Sebanyak 45 dari 56 SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur belum memenuhi pagu dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri, di Ponorogo, Kamis, menyebut kondisi ini sebagai masalah klasik yang terjadi hampir setiap tahun.
Hingga penutupan PPDB akhir Juni lalu, masih terdapat ratusan bangku kosong di sejumlah SMP Negeri.
"Hanya 11 sekolah yang memenuhi pagu, semuanya berada di wilayah perkotaan," ujar Nurhadi).
Ia menyebut empat sekolah tercatat hanya menerima kurang dari 10 siswa baru. Padahal, penetapan pagu telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana prasarana di masing-masing sekolah.
"Kami sebenarnya juga telah melakukan pembatasan kuota pada sekolah-sekolah favorit untuk memeratakan sebaran siswa," tambahnya.
Menurut Nurhadi, salah satu penyebab utama rendahnya angka pendaftar adalah minimnya lulusan SD di wilayah tertentu. Terlebih, kondisi geografis beberapa kecamatan seperti Ngrayun turut memengaruhi jumlah pendaftar.
"Output lulusan SD mempengaruhi langsung pada jumlah siswa baru SMP. Jika lulusan SD sedikit, tentu yang naik jenjang juga sedikit," katanya.
Meski demikian, Dindik belum mempertimbangkan opsi penggabungan (merger) sekolah dengan jumlah siswa yang minim. Nurhadi menegaskan, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah dengan jumlah siswa terbatas.
"Berapa pun jumlah siswanya, negara harus hadir untuk memberi layanan pendidikan. Harapannya, ke depan minimal satu desa memiliki satu SD sebagai basis keberlanjutan pendidikan," pungkasnya.
Puluhan SMP Negeri di Ponorogo kekurangan siswa baru
Kamis, 10 Juli 2025 23:00 WIB
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri. ANTARA/HO-Prastyo
