Pemprov Jatim targetkan angka kemiskinan turun jadi 9,10 persen pada 2026

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 9,10 persen pada 2026, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menekan jumlah penduduk miskin melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Penurunan ini akan terus kami dorong, dengan target di tahun 2026 turun menjadi 9,10 persen,” ujar Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani di Surabaya, Selasa.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut tercatat sekitar 3,89 juta jiwa, atau 9,56 persen dari total penduduk.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode Maret 2024 yang mencapai 9,79 persen. Sementara untuk target angka kemiskinan pada 2025, dipatok sebesar 9,40 persen.

Restu menjelaskan bahwa sejumlah program telah dijalankan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, diantaranya bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, alat bantu mobilitas bagi warga dengan permasalahan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan.

“Bantuan sosial ini kami berikan kepada masyarakat tidak produktif, dan untuk mereka yang masih bisa diberdayakan, kami berikan bantalan ekonomi agar mereka bisa bangkit,” katanya.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama BPS, warga yang belum tercakup tetap dapat mengusulkan dan akan diverifikasi kelayakannya.

Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp180 miliar, yang bersinergi dengan program dari organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis (UPT), pemerintah kabupaten/kota, hingga kementerian.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dinas Sosial hanya salah satu bagian. Jika seluruh pihak bergerak bersama, insya Allah target ini bisa tercapai,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim juga menaruh perhatian khusus pada kantong-kantong kemiskinan di 10 kabupaten prioritas, yaitu Malang, Jember, Probolinggo, Lamongan, serta wilayah Madura.

“Pendekatan khusus juga dilakukan terhadap kelompok rentan dan terlantar yang belum tersentuh program kami, agar tidak ada yang terlewat dari bantuan dan pemberdayaan,” tuturnya.