DPRD Jatim dorong penguatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong pemerintah provinsi setempat untuk memperkuat kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

Puguh, di Surabaya Selasa mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat lebih dari 2,7 juta rumah tangga di Jawa Timur dipimpin oleh perempuan, atau sekitar 19 persen dari total 10,8 juta rumah tangga.

“Ini angka yang sangat besar dan tidak bisa dianggap biasa. Pemprov Jatim harus menjadikannya sebagai perhatian serius,” kata Puguh.

Ia menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah agar para perempuan kepala keluarga dapat bertahan dan bangkit secara ekonomi.

Bentuk dukungan tersebut, menurut dia, dapat berupa bantuan langsung maupun program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan akses terhadap permodalan.

“Perempuan kepala keluarga butuh penguatan kapasitas agar bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ini menyangkut masa depan generasi,” ujarnya.

Puguh menyoroti peran strategis perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Berdasarkan data Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, sebanyak 54 persen dari 9,78 juta pelaku UMKM di Jawa Timur adalah perempuan.

“Potret ketahanan ekonomi bangsa bisa dilihat dari ketahanan ekonomi keluarga. Semakin banyak perempuan yang bisa menghasilkan pendapatan, semakin kokoh pula fondasi keluarga,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.

Ia menjelaskan, kondisi sosial ekonomi telah mendorong banyak perempuan mengambil peran sebagai kepala keluarga, meskipun secara budaya bukanlah peran yang lazim.

Salah satu penyebab utama, menurutnya, adalah tingginya angka perceraian yang banyak dipicu oleh masalah ekonomi.

“Perceraian merupakan penyumbang terbesar perempuan menjadi kepala rumah tangga. Dan akar utamanya adalah rapuhnya ekonomi keluarga,” katanya.

Puguh menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak bertujuan menggeser peran laki-laki sebagai kepala keluarga, namun lebih kepada membangun kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

“Perempuan yang berdaya adalah bagian penting dari keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat adalah fondasi dari masyarakat dan bangsa yang sejahtera,” tuturnya.