Surabaya (ANTARA) - Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan evaluasi total kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atas realisasi belanja daerah yang masih kurang maksimal.
"Perlu evaluasi total kinerja OPD teknis dengan peningkatan perencanaan, pengawasan dan pekerjaan sehingga pada APBD tahun berikutnya serapan belanja modal dapat meningkat," kata Juru Bicara Fraksi PKS Khusnul Khuluk saat rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim 2024, Senin.
Realiasi belanja daerah Jatim tahun 2024 masih ada 3,86 persen belanja yang tidak terserap dengan nilai Rp1,38 miliar.
Khusus komponen belanja modal yang serapannya mencapai 93,09 persen terutama sub komponen belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 78,67 persen.
Menurutnya, Pemprov perlu melakukan mitigasi pada OPD yang realisasi belanja masih di bawah rata-rata atau di bawah 96,14 persen dengan evaluasi terhadap program dan kegiatan agar pada tahun yang akan datang serapan belanja dapat meningkat.
"Perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depannya, tak sekedar mendapat status opini WTP (wajar tanpa pengecualian), tapi lebih dari itu bagaimana status WTP dapat dikompensasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Berkaitan dengan pelampauan pendapatan tahun 2024 sebesar 110,32 persen sebesar Rp3,318 miliar, fraksi PKS berpendapat agar Pemprov tidak boleh lengah atas pelampauan pada sub komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dalam penentuan target PAD.
"Dalam hal ini perlu ada kajian pencanangan target PAD yang ekspansif dan tidak pesimis dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 dan RAPBD 2026, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan target pertumbuhan ekonomi sesuai yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029," ujarnya.
Berkaitan dengan surplus anggaran dan SILPA tahun 2024, fraksi PKS menyarankan tindak lanjut penggunaannya pada APBD Perubahan tahun 2025 dan APBD tahun 2026.
Fraksi PKS akan mengawal usulan penggunaan SILPA tahun 2024 sebesar 4 triliun 706 milyar 266 juta 66 ribu 265 rupiah pada APBD tahun berikutnya.
Yang perlu diprioritaskan, menurut Khusnul Khuluk pembentukan BUMD baru yang akan bergerak di bidang transportasi untuk menaungi transportasi Trans Jatim, Trans Laut dan perhubungan secara umum, sehingga lebih fleksibel dalam investasi untuk ekspansi usaha.
"Selain itu Peningkatan program dan kegiatan untuk pelayanan publik pada infrastruktur dasar termasuk jalan, irigasi dan dan jembatan juga perlu jadi prioritas," katanya.
