Malang Raya (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) berharap pemerintah membuka kuota bagi anak penyandang disabilitas sebesar 10 persen dari total jumlah murid yang ditampung di Sekolah Rakyat.
"Harapan dari kami ke Sekolah Rakyat, minimal (kuota) 10 persen dari multi ragam disabilitas," kata Komisioner KND Jonna A Damanik di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.
Menurut dia, Sekolah Rakyat sebuah terobosan dari pemerintah dalam upaya menanggulangi persoalan kemiskinan ekstrem.
Maka dari itu, program tersebut harus bisa menjadi wadah penyediaan akses pendidikan bagi semua anak yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).
Apalagi di dalam konteks pendidikan ada dua komponen, yakni sekolah khusus atau sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
"Sekolah Rakyat yang konteks besarnya mengentaskan kemiskinan ekstrem, melalui alat pendidikan dengan sistem boarding harus bisa diakses oleh semua, termasuk teman-teman disabilitas," ujarnya.
Selain itu, KND juga sedang melaksanakan asesmen modalitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat, seperti aspek infrastruktur, non infrastruktur, kurikulum, calon tenaga pendidik, hingga penyelenggaraan boarding school.
Pihaknya diminta untuk memberikan masukan soal penyusunan perspektif inklusif yang nantinya bisa dijadikan acuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Sampai akhir Juni kami melaksanakan asesmen modalitas penyelenggara sekolah rakyat, bukan audit. Dari brief sementara kami semuanya terlibat, kami memberikan masukan," ucap dia.
Asesmen juga dilakukan dalam konteks personel guna mengetahui jumlah calon pelajar Sekolah Rakyat yang merupakan penyandang disabilitas.
"Kami sudah memasukkan poin asesmen individual, ketika sudah tersaring harus ada asesmen dalam konteks yang menggambarkan dia disabilitas atau tidak," tutur dia.
Jonna menyatakan apabila Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan mempertimbangkan segala sumber daya dan diperhitungkan secara matang dari sisi akademis, maka program tersebut ke depannya mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
"Ayo, diupayakan bersama, karena konsep besar Sekolah Rakyat, bagaimana anak-anak mendapatkan akses pendidikan tetapi ada plusnya, yakni pembentukan karakter sekaligus dia tidak hanya bersekolah tetapi keluarganya dibantu," tuturnya.*
KND harap pemerintah buka kuota anak disabilitas di Sekolah Rakyat
Rabu, 21 Mei 2025 16:13 WIB

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) Jonna A Damanik ketika ditemui di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/5/2025). ANTARA/Ananto Pradana