Khofifah: SPAM jadi solusi atasi persoalan akses air bersih di Malang

Malang Raya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan keberadaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Dusun Sumbul Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur menjadi solusi mengatasi persoalan akses air bersih bagi warga setempat.

Khofifah seusai peresmian SPAM di Dusun Sumbu Selasa mengatakan, pembangunan SPAM merupakan realisasi dari adanya usulan masyarakat yang sempat merasa kesulitan mendapatkan akses air bersih ketika musim kemarau.

"SPAM Singosari dari permintaan masyarakat, kemudian saya meminta Kepala Dinas Cipta Karya melakukan asesmen dan akhirnya ground breaking pada 27 Januari 2023. Sekarang, masyarakat bisa memanfaatkan air bersih dari sumber air," kata Khofifah.

Infrastruktur SPAM Singosari melayani kurang lebih 405 kepala keluarga atau sekitar 1.620 jiwa yang tersebar di 10 RT, di dua RW, di Dusun Sumbul Desa Klampok Kecamatan Singosari.

Khofifah menjelaskan, sebelum adanya SPAM ini, masyarakat harus bergantung pada pasokan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dengan cara membeli air bersih dengan harga yang tergolong tinggi.

Dari informasi yang diterima oleh Khofifah, per satu meter kubik air bersih bisa mencapai Rp50 ribu. Sedangkan, untuk kebutuhan harian rumah tangga, rata-rata membutuhkan pasokan 20 kubik per hari.

"Per bulan berarti bisa Rp1 jutaan. Nah Insya Allah setelah ini dikelola HIPPAM, untuk dusun di sini tadi yang terkonfirmasi kira-kira nanti akan bisa Rp1.000 per kubik," ucapnya.

Selain kebutuhan rumah tangga, air bersih yang disalurkan melalui SPAM itu juga diperuntukkan untuk beberapa fasilitas umum di Dusun Sumbul.

"Kemudian sekolah juga bisa mendapatkan akses air, masjid juga, mushala. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk masyarakat Dusun Sumbul," ujarnya.

SPAM yang resmi beroperasi per hari ini menggunakan sistem pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju permukiman penduduk. Pembangunan infrastruktur tersebut berjalan sejak Februari 2025.

"Ini bagian dari hibah pemerintah provinsi senilai Rp11,2 miliar," katanya.