Pemkot Batu percepat pemenuhan kuota murid Sekolah Rakyat

Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, Jawa Timur memasifkan sosialisasi percepatan pemenuhan kuota pelajar yang akan menempuh pendidikan di jenjang SMP di fasilitas Sekolah Rakyat.

"Sifatnya kami ini menerima mandat dari pemerintah untuk meneruskan program Sekolah Rakyat. Saya sudah meminta Kepala Dinas Sosial supaya memasifkan sosialisasi soal ini," kata Wali Kota Batu Nurochman di Kota Batu, Selasa.

Sekolah Rakyat di Kota Batu ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, di Jalan Trunojoyo.

Gedung tersebut adalah aset daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Jenjang pendidikan untuk Sekolah Rakyat di Kota Batu adalah sekolah menengah pertama (SMP). Kuotanya sebanyak 75 peserta didik dan sekarang baru terpenuhi 19 pendaftar.

Pendaftaran Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang berasal dari keluarga di dalam desil 1 dan 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Melihat masih adanya selisih antara jumlah kebutuhan pelajar dan pendaftar, urochman menyebut sosialisasi digencarkan dengan menyasar pelajar di bangku kelas 6 sekolah dasar (SD) yang tak lama lagi akan lulus.

"Jadi memasifkan publikasi informasi sebagai bagian sosialisasi ini disampaikan ke anak kelas 6 SD," ucapnya.

Menurutnya, dengan langkah ini, percepatan pemenuhan kuota peserta didik untuk Sekolah Rakyat bisa terpenuhi.

"Kalau itu dilakukan, saya kira akan ada percepatan. Sekolah Rakyat ini spesifik untuk anak yang tidak mampu," ujar dia.

Terkait sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang menggunakan gedung Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA), ia mengatakan kewenangan Pemprov Jawa Timur.

Dari hasil visitasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pemkot Batu didapati beberapa bagian bangunan butuh penyesuaian dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama yang diusung di dalam program Sekolah Rakyat.

"Karena itu boarding school, sehingga harus ideal, kamar, tempat makan, aula, kelas, laboratorium. Saya kira itu menjadi komitmen Bu Gubernur untuk segera menuntaskan sebelum aktivitas tahun ajaran baru digulirkan," kata dia.

Ditanya mengenai kebutuhan tenaga pengajar, Nurochman menyebut pihaknya belum sampai melakukan pembahasan teknis mengenai hal itu bersama pemprov dan pemerintah pusat.

"Instrumen Sekolah Rakyat kami belum mengetahui detilnya, apakah pemerintah kota boleh menyiapkan atau merekomendasikan guru. Posisi tempatnya itu kan milik provinsi, saya belum sampai ke teknis itu (penghitungan jumlah guru)," tutur Nurochman.