Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk membahas sekolah rakyat.
Saifullah akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.
"Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.
Disebutkan bahwa sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.
Selain itu, kata dia, terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.
Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.
"Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini," ucap dia.
Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.
"Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut.
"Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga," kata dia.
Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.
