Komisi VII minta BPIPI tingkatkan promosi produk sepatu IKM

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) untuk lebih gencar mempromosikan produk alas kaki lokal buatan Industri Kecil Menengah (IKM) demi mengangkat perekonomian nasional.

"Kami mendorong BPIPI untuk lebih gencar mempromosikan produk alas kaki dari pelaku IKM binaannya, untuk dapat memenuhi pasar dalam negeri," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati, saat mengunjungi sentra industri sepatu dan kulit di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Menurut Rahayu, BPIPI memiliki posisi strategis untuk mengembangkan industri persepatuan melalui pelatihan tenaga kerja terampil, riset dan inovasi, maupun fasilitas teknologi produksi yang relevan.

Maka dari itu, produk buatan IKM tersebut diharapkan untuk bisa diperkenalkan secara luas melalui kerja sama intensif antara BPIPI dengan para pelaku industri persepatuan tanah air khususnya di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya upaya memperkenalkan produk secara luas khususnya dari sentra industri sepatu dan tas berbahan dasar kulit tersebut, diharapkan serapan produk lokal di pasar nasional juga akan meningkat.

Tak hanya itu, sebagai salah satu sektor andalan nasional dan sektor industri padat karya, Rahayu menilai saat ini ada polemik yang dinilai bisa menghambat kemajuan produk dalam negeri di sektor persepatuan.

Menurutnya, harga bahan baku yang mahal serta tidak tersedianya beberapa jenis bahan baku lain menjadi faktor utama industri sepatu lokal tidak dapat bersaing dengan jenama-jenama asal luar negeri.

Rahayu menegaskan, dengan kondisi tersebut perlu adanya kerja sama dan koordinasi lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan angka produksi sepatu lokal.

Sehingga, produk tersebut nantinya bisa diproduksi secara masal dan dijual dengan harga yang lebih terjangkau.

"Yang terpenting bagaimana saat ini pemerintah melalui kementerian terkait, serta DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan, mampu merumuskan suatu kebijakan yang salah satunya menekan angka impor produk jadi dari luar negeri," kata Rahayu.

Dengan adanya diskusi bersama antara pemerintah, DPR RI, dan perwakilan pelaku industri, Rahayu berharap industri persepatuan nasional menggeliat dan mengalami kemajuan baik dari segi produksi serta penjualan di masa mendatang.