Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan koordinasi dan langkah konkret dalam menormalisasi sejumlah alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Indonesia yang mengalami pendangkalan.
""Saya harapkan normalisasi dilakukan sesegera mungkin agar distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," katanya melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Senin.
Pendangkalan ini telah mengganggu aktivitas pelayaran dan logistik, serta berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.
Ia mencontohkan kondisi di Pelabuhan Tanjung Baai Bengkulu, yang kini memunculkan tuntutan agar pengelolaan pelabuhan diserahkan dari PT Pelindo kepada pemerintah provinsi
Lanjutnya, Kementerian Perhubungan sebagai regulator harus segera melakukan normalisasi alur sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan turunannya.
Jika tidak, menurut politisi Gerindra ini akan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mengusulkan agar proses normalisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, hingga pemilik barang.
Ia menjelaskan bahwa pendangkalan yang tidak terdeteksi menyebabkan kapal kandas, mengalami kerusakan, bahkan sering kali terjadi tabrakan karena perebutan menghindari alur yang dangkal.
"Alur pelayaran merupakan infrastruktur vital dalam transportasi laut dan penggerak ekonomi daerah. Jika kapal tidak bisa keluar masuk dengan lancar, biaya logistik meningkat dan keselamatan pelayaran terganggu,” katanya.
Bambang menyebutkan, di beberapa pelabuhan seperti Pontianak dan Baai Bengkulu, pendangkalan sudah berlangsung 5 hingga 10 tahun tanpa pengerukan, menyebabkan kapal hanya bisa melintas saat air laut pasang, bahkan harus menunggu berjam-jam hingga berhari-hari.
Selain meningkatkan biaya logistik, lanjutnya, kondisi ini juga berpotensi menurunkan kinerja Indonesia dalam Logistic Performance Index (LPI).
Ia mengingatkan bahwa pada 2023, peringkat Indonesia berada di posisi ke-63 dari 139 negara, turun dibanding tahun 2018 dan tertinggal dari negara-negara tetangga.
Lanjut BHS, pendangkalan pada alur pelayanan juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Api-api, Banyuasin, Palembang, serta di Pelabuhan Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Mako Timika, dan beberapa pelabuhan di Kalimantan seperti Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, dan Samarinda.
