Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sejumlah instansi di lingkup Pemkab Tulungagung, Jawa Timur mulai melakukan refocusing anggaran dan memangkas beberapa proyeksi kegiatan menyusul kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat.
Dampaknya, beberapa program pembangunan dan kegiatan mengalami penyesuaian, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari, Senin mengatakan pada 2025 pihaknya hanya mampu membangun jalan sepanjang 10 kilometer dengan anggaran sekitar Rp30 miliar.
Dari total panjang jalan di Tulungagung yang mencapai 1.775 kilometer, sekitar 23 persen masih dalam kondisi kurang baik dan membutuhkan perbaikan.
"Untuk mencapai kondisi jalan mantap 100 persen, dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun selama lima tahun atau total Rp1 triliun," ujarnya.
Kerusakan paling parah tercatat di lima kecamatan, yakni Campurdarat, Pucanglaban, Kalidawir, Sendang, dan Besuki.
Dari anggaran Rp30 miliar yang tersedia, separuhnya dialokasikan untuk mendukung program 100 hari kerja bupati terpilih, termasuk perbaikan jalan Campurdarat hingga Pertigaan Gambiran, Kecamatan Besuki, dengan nilai sekitar Rp20 miliar.
Sementara itu, Lapas Kelas IIB Tulungagung juga melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk pengurangan honor bagi guru, instruktur, dan ulama yang biasa memberikan materi pembinaan kepada warga binaan.
"Sebagian kegiatan pengajian akan dialihkan menggunakan siaran YouTube," kata Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetio Hadianto.
Selain itu, efisiensi dilakukan pada pengadaan alat tulis kantor, konsumsi listrik, dan berbagai sektor lain yang dapat dioptimalkan.
Namun, Ma’ruf memastikan alokasi anggaran untuk kebutuhan makan warga binaan tetap aman dan tidak terdampak.
"Saat ini kami masih menghitung besaran anggaran yang bisa dipangkas agar sesuai dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat," katanya.
