ESDM sebut rencana pabrik metanol Bojonegoro akan didanai swasta nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur akan didanai oleh investor swasta dalam negeri.

"Swasta nasional, investornya swasta dari dalam negeri," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat.

Bahlil juga menegaskan bahwa tidak ada pihak asing dalam rencana pembangunan pabrik metanol tersebut.

"Tidak ada asing," katanya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional mengungkapkan pemanfaatan biodiesel dengan mempergunakan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) menjadi salah satu strategi peta jalan ketahanan energi.

Menurut Bahlil Lahadalia, terkait biodiesel dalam campurannya membutuhkan komponen metanol dan etanol.

Rencana pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur merupakan upaya untuk mendukung produksi biodiesel di dalam negeri.

Sedangkan etanolnya, kata Bahlil, dari tanaman tebu di mana salah satu di antaranya akan dibuat di Jawa maupun di Merauke.

Dia juga menyampaikan berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah. Di mana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.