Tim RB Nasional tinjau mekanisme pelaksanaan penanganan kemiskinan di Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Tim Reformasi Birokrasi (RB) Nasional di bawah Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) meninjau mekanisme pelaksanaan penanganan masalah kemiskinan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto dalam keterangannya di Surabaya, Kamis mengatakan peninjauan itu untuk memvalidasi langkah teknis Pemkot Surabaya menekan angka kemiskinan.

"Kedatangan kami adalah memvalidasi seperti apa yang sebetulnya dilakukan Kota Surabaya sehingga bisa menurunkan kemiskinan secara sangat signifikan. Mekanisme seperti apa?" kata Erwan.

Peninjauan itu juga menjadi bagian tindak lanjut RB Tematik yang telah dilaksanakan di tahun 2023.

Erwan menyebut implementasi RB Tematik di Kota Surabaya mengandalkan tiga kunci utama. Pertama, komitmen dari kepala daerah mengatasi masalah kemiskinan.

"Pak wali kota sangat komit dan tidak sekadar punya kemampuan politik, tetapi memiliki kapasitas teknokratik memahami persoalan dan bagaimana menyelesaikan masalah itu," ujarnya.

Selain itu, pemkot menempatkan persoalan kemiskinan sebagai skala prioritas, sehingga menunjang RB Tematik.

"Jadi penurunan kemiskinan menjadi satu dari tujuh prioritas wali kota," ucapnya.

Kemudian, pemkot mempunyai data yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan menanggulangi kemiskinan dan melibatkan seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

"Ini tentu saja menjadi variabel penting yang membuat Kota Surabaya sukses di dalam penilaian RB," kata dia.

Erwan pun mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan langkah yang sudah berjalan sehingga bisa meraih predikat "AA" atau "Sangat Memuaskan" untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2024 dari yang sebelumnya "A" atau "Memuaskan".

"Ini yang kami tantang, karena dari praktik baiknya ini apakah Surabaya bisa membuat ide yang baru, bagaimana mengelola kinerja yang baik terutama untuk pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Sementara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan implementasi RB Tematik di wilayah setempat sepenuhnya berbasis digital sehingga langkah penangan permasalahan bisa tersusun secara cepat dan terukur.

Lebih lanjut, dengan cara itu pemkot bisa menyentuh penerima manfaat dengan intervensi sesuai yang dibutuhkan. Tak hanya kemiskinan tetapi stunting.

"Kami juga melakukan pengawasan dan evaluasi, setelah itu intervensi ke target. Setelah diintervensi dia berubah atau tidak, itu tidak mungkin dilakukan secara manual," kata Eri.