APBD Kota Malang 2012 Dipastikan Naik

id apbd kota malang 2012, naik

Malang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, Jawa Timur, 2012 dipastikan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya kucuran Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah setempat.

Wali Kota Malanf Peni Suparto, Senin mengakui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan eksekutif pada legislatif pekan lalu memang ada kenaikan anggaran cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau tahun lalu APBD Kota Malang mencapai Rp1,108 triliun, tahun depan pasti akan lebih besar lagi. Sumber dana dari kenaikan APBD tahun depan ini adalah DAU dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan juga naik," tegasnya.

Hanya saja, lanjut Peni, kenaikan kucuran DAU dari pusat tersebut akan lebih banyak digunakan untuk membayar gaji PNS yang mengalami kenaikan. Tambahan anggaran utnuk gagi PNS akibat adanya kenaikan itu bisa mencapai Rp50 miliar.

Selain itu, lanjutnya, kenaikan APBD 2012 juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara makro. Pertumbuhan ekonomi makro tersebut diperkirakan sekitar 5,5 persen hingga 6,5 persen.

Sementara itu beberapa anggota DPRD Kota Malang mengaku tidak mempermasalahkan adanya kenaikan RAPBD yang diajukan Wali Kota Malang tersebut. Namun, penggunaannya harus lebih banyak untuk kepentingan masyarakat luas, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Nurani Damai Yaqud Ananda Qudban mengatakan, selama ini penggunaan APBD masih terfokus pada anggaran gaji PNS yang mencapai 60 persen lebih dari total APBD, sedangkan 40 persen lainnya dibagi untuk berbagai pos dan kegiatan.

Sehingga, tegasnya, masih banyak kebutuhan publik yang lebih mendesak belum juga terkover, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.

RAPBD 2012 Kota Malang yang pekan lalu diparipurnakan di gedung dewan itu juga banyak mendapatkan sorotan dari LSM, khususnya anggaran untuk proyek-proyek mercusuar, seperti pembangunan gedung DPRD dan dua jembatan yang sebenarnya belum mendesak. (*)
Pewarta :
Editor: FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar