Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham Jatim) menekankan akuntabilitas kinerja jajarannya melalui evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2023.
Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari, Selasa, yang mengikuti kegiatan dari Lapas Pemuda Madiun di dampingi Kalapas I Madiun Kadek Anton Budiharta.
Kegiatan diikuti 63 satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim dari unsur pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum umum secara dalam jaringan.
Kegiatan diikuti 63 satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim dari unsur pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum umum secara dalam jaringan.
Kadiv Administrasi Saefur Rochim dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian atas capaian target kinerja dan realisasi perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya yaitu untuk mengukur sejauh mana jajaran menerapkan dan mengimplementasikan target dan perjanjian kinerjanya.
"Forum ini sekaligus untuk mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dialami jajaran kami selama menjalankan kinerja di tiga bulan awal 2023," ujar Rochim.
Tidak hanya itu, ia berharap kegiatan ini bisa menghasilkan strategi percepatan kinerja pada sisa tahun 2023.
"Harapannya kami bekerja lebih efektif dan efisien sehingga bisa menerapkan akuntabilitas kinerja dengan sangat baik," kata Rochim.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan bahwa pada tahun ini evaluasi agar dilaksanakan per triwulan.
Pada triwulan I dan II fokus untuk mengoptimalkan penyelesaian 75 persen program kerja sehingga pada triwulan III dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program skala prioritas lainnya.
Pada triwulan I dan II fokus untuk mengoptimalkan penyelesaian 75 persen program kerja sehingga pada triwulan III dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program skala prioritas lainnya.
"Evaluasi per triwulan dilaksanakan bukan sekadar untuk mengukur capaian program kerja namun juga agar dimanfaatkan sebagai momentum pelaksanaan diskusi kinerja secara periodik termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap kinerja pegawai. Diskusi kinerja ini agar dapat dilakukan secara berkala di masing-masing unit kerja," tegas Imam.
Pada tahun 2023 ini, lanjut Imam, percepatan kinerja yang akan dilakukan jajarannya adalah untuk merespon prioritas pembangunan nasional.
Dimulai dari mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
"Terakhir adalah mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," tutur Imam.
Ia juga Imam mengingatkan kembali kepada jajarannya untuk memperhatikan kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan.
"Baik itu target dalam perjanjian kinerja, target capaian anggaran serta target-target lainnya agar dapat tercapai seluruhnya pada akhir tahun anggaran 2023 nanti," ucap dia.
