Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan serta pemanfaatan inovasi teknologi pertanian dengan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern untuk mencegah inflasi.
"Antara pangan dan kedaulatan bangsa negara itu saling nyekrup. Maka peningkatan produktivitas tanaman pangan ini penting dilakukan untuk memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan. Selain itu hal ini erat kaitannya dengan upaya pengendalian inflasi pangan," ujar Khofifah pada acara High Level Event Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Jumat.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim memiliki sejumlah upaya strategis dalam peningkatan produksi tanaman pangan di Jatim pada 2023. Pertama yaitu dengan penggunaan varietas unggul (produksi tinggi dan tahan kekeringan/banjir) bermutu yang berumur genjah.
Kedua, penggunaan pupuk secara berimbang dengan "6 tepat" yaitu tepat tempat, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis dan tepat waktu. Ketiga, optimalisasi infrastruktur pertanian, antara lain jaringan irigasi dan pengelolaan sumber air.
Keempat, penyesuaian pola tanam atau pengelolaan tanaman pangan dan kelima penekanan susut hasil panen padi dengan optimalisasi Alsintan pascapanen yang akan terus ditingkatkan bagi gapoktan di Jatim.
"Penggunaan alsintan modern ini dapat semakin meningkatkan produktivitas petani dan nilai tambah produk petani. Salah satunya combine harvester. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan hilangnya produktivitas gabah saat panen," katanya.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga melakukan digital farming atau digitalisasi pertanian melalui program digitalisasi SiJago (Sistem Informasi Jatim Agro). SiJago ini merupakan sistem informasi yang diinisiasi dengan tujuan untuk input data, pengolahan serta penyajian pada komoditas pokok pertanian di Jatim.
"Program sistem informasi Jatim agro ini terdiri dari virtual expo, virtual office, supply chain, directory Bussiness to bussiness serta layanan website berjejaring secara gratis yang diharapkan mampu memajukan pertanian di Jatim," kata Khofifah.
Berdasarkan data BPS, produksi gabah dan beras Jatim pada 2020, 2021 dan 2022 merupakan tertinggi di Indonesia. Total produksi padi di Jatim pada 2022 mencapai 9,69 juta ton GKG. Yang diiringi dengan NTP dengan indeks di atas 100, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani atau produsen pangan.
"Jatim mempunyai peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Kemudian pada Maret - April 2023, Jatim telah memasuki masa panen raya padi. Di mana potensi panen sampai dengan April 2023 mencapai 828,72 ribu hektare dan diperkirakan surplus 1,13 juta ton," tuturnya.
Berikutnya, dari sisi permodalan, Gubernur Khofifah berharap para petani bisa mendapatkan kemudahan permodalan khususnya grace period.
Grace period adalah kelonggaran waktu (masa tenggang) dalam melakukan cicilan awal dan pelunasan pinjaman pokok maupun bunganya selama jangka waktu tertentu agar tidak memberatkan pihak yang bersangkutan.
"Grace period untuk gapoktan kami harapkan minimal dua tahun saja itu sudah luar bisa. Grace period ini akan menjadi harapan bagi para gapoktan terutama untuk bisa mengakses alsintan modern. Dengan begitu maka kedaulatan pangan negeri ini akan terwujud," katanya.
Menurutnya, dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang multidimensional, dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID untuk menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan.
Untuk itu, orang nomor satu di Jatim ini mengusulkan tujuh solusi percepatan pengendalian inflasi di Jatim.
Pertama, pemerintah provinsi, pemkab dan pemkot se-Jatim bersama satgas pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, distributor dan Perum BULOG, agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.
Kedua, memperkuat fungsi BULOG sebagai penyedia cadangan beras pemerintah (sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton).
Ketiga, secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
Keempat, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station. Kelima, perlu ditingkatkan kerjasama antar daerah. Keenam, operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kab/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Serta ketujuh, optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.
"Jadi tujuh solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab atau pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan," tutur Khofifah. (*)
