Wali Kota Madiun umumkan tiga kandidat ASN terbaik untuk Sekda

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi mengumumkan tiga kandidat ASN terbaik untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kota (Sekda Kota) di wilayah setempat setelah pejabat sebelumnya meninggal dunia karena terpapar COVID-19.

Maidi mengatakan ketiga kandidat tersebut telah dinyatakan lolos dari seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. 

"Sesuai abjad, ketiga kandidat tersebut adalah Ahsan Srihasto yang saat ini menjabat Asisten Administrasi, Pembangunan, dan Umum; Soeko Dwi Handiarto saat ini menjabat Kepala Bapelitbangda; dan Sudandi saat ini menjabat sebagai Kepala BKAD," ujar Wali Kota Maidi dalam keterangan persnya di halaman Balai Kota Madiun, Selasa (26/10/2021).

Lolosnya tiga kandidat tersebut tertuang dalam pengumuman Nomor: 23/Pansel/JPTP/Madiun/X/2021 tentang Penetapan Hasil Akhir Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Madiun Tahun 2021 tertanggal 26 Oktober. 

Ketiganya dinyatakan lolos dari lima kandidat yang mendaftar mendasar dari hasil rekapitulasi penilaian seluruh tahapan seleksi. Meliputi verifikasi, penilaian administrasi, dan rekam jejak. Kemudian uji kompetensi melalui penggalian potensi, presentasi gagasan, makalah, dan wawancara.

"Lima orang yang mendaftar itu baik, dan berikutnya diambil tiga yang terbaik. Saya nanti ambil berdasarkan hasil dari panitia seleksi (pansel)," kata dia. 

Maidi menyatakan, tahapan berikutnya tiga nama kandidat sekda terpilih itu nanti akan segera dikirim ke Komisi ASN (KASN) dan Gubernur Jatim. Ia menargetkan satu bulan ke depan, sekda definitif bisa segera terisi.

"Jadi dari tiga itu, kita ambil satu. Disamping yang nilainya tertinggi, juga saya lihat hasil polling dewan dan OPD," kata dia.

Dipilihnya yang terbaik, lanjutnya, karena tugas seorang sekda tidak gampang. Sebab, sekda merupakan kepanjangan tangan wali kota. Sekaligus menjadi operator organisasi perangkat daerah (OPD) dan panglimanya aparatur sipil negara (ASN). 

Maidi menambahkan seorang Sekda juga harus pro aktif. Artinya cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada. Bahkan menurutnya, Sekda harus lebih dahulu tahu setiap masalah yang ada dan dapat menyelesaikan dengan cepat serta baik.

"Sekda itu sebagai sopirnya OPD. Dia harus bisa menjalankan visi dan misi kepala daerah," katanya.

Sebelumnya, sebanyak lima orang pegawai negeri sipil (PNS) mendaftar dalam lelang jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Kelima orang PNS itu telah lolos seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas.

Kelima calon itu adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun Sudandi, Inspektur Inspektorat Kota Madiun Gaguk Haryono, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Soeko Dwi Handiarto, Pj. Sekda Kota Madiun Ahsan Srihasto, dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kota Madiun Agus Purwowidagdo.

Wali Kota Maidi menjelaskan, untuk memilih calon Sekda Kota Madiun itu, pihaknya telah membagikan kuesioner berisi lima nama kandidat tersebut kepada seluruh anggota DPRD setempat. Maidi meminta seluruh anggota dewan memilih salah satu nama yang menjadi kandidat.

Ia menuturkan pemberian kuesioner atau poling itu merupakan wujud keterbukaan dan demokratis dalam memilih calon sekda.

Pihaknya mengaku akan menyerahkan pilihan terbaiknya sesuai rekomendasi dari tim pansel. Siapapun yang terpilih nanti, ia yakin itu yang paling baik.

"Saya bekerja dengan siapa saja bisa. Makanya, nanti saya percayakan kepada pansel. Pansel itu yang saya suruh milih. Jadi dari tiga itu, kita ambil satu. Disamping yang nilainya tertinggi, juga saya lihat pertimbangan dari hasil polling dewan dan OPD," katanya.

Maidi menargetkan maksimal pada akhir tahun ini pejabat Sekda Kota Madiun sudah ada.

Seperti diketahui, jabatan Sekda Kota Madiun kosong sejak bulan Juli 2021. Hal itu karena pejabat sebelumnya, Rusdiyanto, meninggal dunia karena COVID-19. (*)