Pemprov Jatim belum putuskan kebijakan perpanjangan PPKM

Petugas mengamati pergerakan masyarakat dari tangkapan CCTV di Command Center Polrestabes Surabaya saat diterapkan PPKM, Jumat (22/1) (ANTARA Jatim/Hanif Nashrullah)

Hasil evaluasi dari penerapan PPKM di tiap daerah bervariasi

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan menghormati hasil kajian dan telaah pemerintah pusat yang memutuskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dari semula berlangsung mulai tanggal 11 - 25 Januari, menjadi hingga 8 Februari 2021.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan keputusan pemerintah tersebut sedang ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim maupun masing-masing kabupaten/kota terkait.

"Sampai sekarang kami terus melakukan evaluasi berdasarkan hasil penerapan PPKM di masing-masing daerah wilayah Jawa Timur," katanya melalui keterangan virtual yang disampaikan kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Di wilayah Jawa Timur, melalui keputusan gubernur setempat, pelaksanaan PPKM sejak 11 Januari lalu digelar di 11 daerah, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Malang, Ngawi, Lamongan, Blitar, dan Madiun, serta Kota Surabaya, Malang, Batu, dan Madiun.

Menyusul pada 13 Januari, Gubernur menambah empat daerah baru di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk diterapkan PPKM karena berstatus zona merah, yaitu Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kediri, dan Nganjuk.

"Kita tentunya memahami ada harapan agar angka penyeberan COVID-19 bisa menurun. Tentunya pelaksanaan PPKM ini kita harapkan bisa membawa penurunan COVID-19. Tapi memang hasil evaluasi dari penerapan PPKM di tiap daerah bervariasi," ujarnya.

Untuk itu, suami artis Arumi Bachsin ini menandaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam posisi menghormati hasil kajian dan telaah pemerintah yang memutuskan penerapan PPKM diperpanjang terhitung mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari mendatang.

"Inilah yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan koordinasi Forkopimda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait," katanya.

Mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan keputusan apakah penerapan PPKM di 15 daerah tersebut akan diperpanjang hingga tanggal 8 Februari mendatang atau tidak, akan diputuskan Forkopimda berdasarkan hasil evaluasi, mengacu pada penurunan angka COVID-19 di masing-masing kabupaten/ kota terkait.