UMKM di Surabaya diberdayakan buat APK dan masker selama pandemi

Surabaya (ANTARA) - Sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya, Jawa Timur, diberdayakan membuat alat pelindung diri (APK), masker kain, baju hazmat maupun kebutuhan lainnya, selama pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya Wiwiek Widayati di Surabaya, Rabu, mengatakan pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

"Karena itu, kami berupaya agar pelaku usaha tetap berdaya di masa pandemi ini," katanya.

Wiwiek mengatakan sudah melakukan berbagai upaya agar pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM agar mampu bertahan dan tetap bergeliat di tengah pandemi. Salah satunya adalah memberdayakan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan di masa pandemi, seperti halnya untuk pemenuhan APK, pembuatan masker kain, baju hazmat maupun kebutuhan lainnya.

Tak hanya itu,  pihaknya juga memberdayakan UMKM melalui pemenuhan kebutuhan di masa pandemi. Namun, kata dia, pemkot juga menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka. Tentunya ruang atau fasilitas yang disiapkan ini dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Kami juga menyediakan ruang atau memberikan pelatihan bagi UMKM dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.

Sementara untuk sarana promosi dan penjualan, kata Wiwiek, pemkot membuka aksesibilitas untuk pemanfaatan marketplace bagi UMKM. Bahkan, lanjut dia, pihaknya juga mendorong dan memperkuat UMKM untuk membidik pasar ekspor.

"Kami juga memfasilitasi dan mengoptimalkan penyediaan sentra atau stan untuk tempat penjualan dan display produk UMKM," katanya.

Meski demikian, kata dia, pelaku usaha tak bisa lepas dari dampak pandemi itu sendiri. Tentunya hal ini berimbas pula pada omzet penjualan produk UMKM.

Untuk itu, Disdag memfasilitasi UMKM untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya terkait dalam mengusulkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat.

"Kita juga berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya untuk mengusulkan UMKM dalam program BPUM dari Pemerintah Pusat," katanya. (*)