Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengerahkan sebanyak 3.432 personel dari Polrestabes Surabaya dan Polresta Sidoarjo guna mengamankan aksi tolak Omnibus Law di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3).
"Polres Sidoarjo 560 personel dan Polrestabes Surabaya 2.872 personel back up Polda Jatim," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda setempat, Selasa.
Pelibatan Polrestabes Surabaya dan Polres Sidoarjo dalam pengamanan aksi gabungan buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis lingkungan hidup hingga mahasiswa ini dikarenakan titik kumpulnya berada di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, yakni Bundaran Waru. Nantinya, massa diprediksi bergerak ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Maka, Polres Sidoarjo mengamankan jalur (buruh) dari Sidoarjo ke Waru. Polrestabes (Surabaya) mengamankan di titik kumpul Grahadi dan kantor DPRD," kata Trunoyudo.
Tak hanya itu, polisi juga akan melakukan penyekatan-penyekatan di beberapa titik. Langkah ini diambil guna meminimalisasi adanya tindakan di luar rencana aksi, seperti massa tidak tertib bahkan rusuh.
"Penyekatan kita lakukan, meminimalisasi kerawanan tidak tertib, tidak gunakan helm, gunakan jalan yang tidak semestinya. Ini kita lakukan secara persuasif," ucapnya.
Nantinya, polisi juga akan merekayasa lalu lintas saat massa aksi mulai bergerak.
Dalam pengamanan aksi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) ini, Polda Jatim akan mengerahkan pasukan asmaul husna. Pasukan ini dinilai dapat meredam amarah massa aksi ketika terlihat memuncak.
Pasukan dengan khas balutan kain putih ini sudah pernah diterjunkan pada aksi tolak UU KPK di DPRD Jatim dan final Piala Gubernur Jatim.
"Kita siapkan pasukan asmaul husna, dapat jadi sistem mendinginkan atau cooling system," katanya.
Elemen buruh, mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) akan menggelar aksi pada Rabu (11/3). Getol akan mengerahkan sekitar 3.000 orang yang dipusatkan di Bundaran Waru. Mereka akan menyuarakan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
"Kami tidak mau mendatangi pemerintah atau DPRD pada aksi tersebut. Kami sudah tidak ada bahasa percaya kepada mereka," ujar Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Habibus, pada pekan lalu.
Alasan utama Getol tidak lagi percaya Pemprov dan DPRD Jatim lantaran keduanya dinilai kurang tegas. Aksi tuntutan Omnibus Law acap kali diarahkan ke pemerintah pusat.
"Kami hanya membutuhkan sikap dari kepala daerah atau yang lainnya, bahwa Jatim menolak," ujar Habibus.
Polda Jatim kerahkan 3.432 personel amankan aksi tolak Omnibus Law
Selasa, 10 Maret 2020 17:25 WIB
Penyekatan kita lakukan, meminimalisasi kerawanan tidak tertib, tidak gunakan helm