DPRD Situbondo sesalkan lambannya pembuatan perbup insentif guru madin

id perbup insentif guru madin situbondo,situbondo, dprd situbondo

DPRD Situbondo sesalkan lambannya pembuatan perbup insentif guru madin

Kantor DPRD Situbondo. (Novi H)

Situbondo (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Hasanah Tohir menyesalkan sikap pemerintah daerah setempat yang lamban membuat peraturan bupati tentang pemberian insentif guru madrasah diniyah (madin).

"Perda Madrasah Diniyah dan Takmiliyah sudah disahkan DPRD pada Mei 2017, perda ini merupakan inisiatif DPRD untuk menyejahterakan lembaga pendidikan nonformal, yaitu madrasah diniyah dan guru ngaji," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurutnya, pemberian insentif guru madrasah diniyah di Situbondo belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, karena masih terganjal peraturan bupati.

Ia menjelaskan, peraturan bupati mengenai insentif guru madin diperlukan sebagai acuan teknis pelaksanaan Perda Madrasah Diniyah dan Takmiliyah.

DPRD menginginkan insentif guru madrasah diniyah sudah bisa diberikan pada tahun anggaran 2019, tetapi masih terganjal perbup.

Hasanah tidak tahu pasti alasan Bupati Situbondo belum juga membuat peraturan bupati. Informasi yang diterimanya, bupati masih menunggu data konkrit jumlah guru madrasah diniyah di Situbondo.

"Padahal, masalah pendataan tersebut persoalan teknis dan bisa dilakukan melibatkan masing-masing kecamatan," tuturnya.

Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan usulan Komisi IV DPRD Situbondo dan merupakan aspirasi forum guru madrasah diniyah.
Pewarta :
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar