Dewan Pers: Perlu Pedoman Peliputan Ramah Perempuan

id kasus prostitusi, prostitusi artis, polda jatim, pedoman peliputan ramah perempuan , dewan pers

Dewan Pers: Perlu Pedoman Peliputan Ramah Perempuan

Dua tersangka muncikari kasus prostitusi daring yang memberdayakan ratusan model dan puluhan artis Ibu Kota menyembunyikan wajahnya dari bidikan kamera wartawan di Polda Jatim. (Antara Jatim/M Risyal Hidayat/ZK)

Struktur jurnalistik di Indonesia masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan belum berpihak kepada kaum perempuan
Surabaya (Antaranews Jatim) - Dewan Pers merasa perlu membuat pedoman peliputan yang harus ditaati oleh para jurnalis saat mengungkap korban maupun pelaku kejahatan berjenis kelamin perempuan.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo kepada wartawan di Surabaya, Selasa menyebutkan banyak media melanggar kode etik jurnalistik setiap kali memberitakan korban maupun pelaku kekerasan atau kejahatan yang melibatkan perempuan.

Dia mencontohkan, salah satunya, yang selama dua pekan terakhir masih ramai diberitakan adalah terkait kasus prostitusi yang melibatkan ratusan model dan puluhan artis Ibu Kota Jakarta yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

"Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa dipidana dalam kasus prostitusi adalah muncikarinya. Sampai sekarang tidak banyak media yang mengejar pemberitaan terkait jaringan atau kelompok pelaku yang meraup banyak keuntungan dari kasus prostitusi ini," katanya.

Stanley mengamati banyak media justru lebih gencar memberitakan pelaku artis perempuan, hingga merambah ke keluarga dan orang tuanya, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kasus prostitusi, malah turut menjadi korban pemberitaan, dimunculkan wajahnya dan menjadi meme yang viral di media sosial.

"Saya mengimbau agar hentikan perundungan terhadap korban maupun pelaku kejahatan perempuan. Kembalilah ke kode etik jurnalistik. Orang yang belum dinyatakan bersalah di pengadilan wajahnya wajib dilindungi dengan di-`blur` ketika diberitakan. Namanya pun wajib diinisial," tuturnya.

Fenomena ini, menurut Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 itu, menunjukkan bahwa struktur jurnalistik di Indonesia masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan belum berpihak kepada kaum perempuan.

"Sudah kami kami lakukan diskusi jurnalisme yang lebih ramah kepada perempuan. Kami ingin menyusun pedoman bagaimana meliput hal-hal yang menyangkut perempuan, entah itu sebagai korban atau pelaku kejahatan. Kami sudah mendorong itu bersama Komnas Perempuan," ucapnya. (*)
Pewarta :
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar